Sergap Target

Berita Terkini

Aan Hendrajana Kembali Dilantik sebagai Pj. Sekda Oleh Bupati Lucky Hakim

 Indramayu, Sergaptarget.com  Drs. Aan Hendrajana Muljadi, M.Si. kembali ditetapkan sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Se...

Postingan Populer

Jumat, 20 November 2026

Aan Hendrajana Kembali Dilantik sebagai Pj. Sekda Oleh Bupati Lucky Hakim



 Indramayu, Sergaptarget.com  Drs. Aan Hendrajana Muljadi, M.Si. kembali ditetapkan sebagai Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu. 

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Indramayu Nomor 100.3.3.2/Kep.588/BKPSDM/2026 tentang Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, yang ditetapkan pada Jumat malam (13/11/2026).

Sebelumnya, Aan Hendrajana dilantik Bupati Indramayu Lucky Hakim sebagai Pj. Sekda pada Senin (10/8/2026), menggantikan Dr. Ahmad Syadali, M.Ed.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lucky Hakim menyampaikan, penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari berbagai tantangan dan dinamika. Meski demikian, roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu hingga saat ini dapat berjalan dengan baik. Bupati mengakui masih terdapat kekurangan, tetapi pemerintah daerah terus berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Dalam menjalankan pemerintahan, tentu ada berbagai tantangan dan dinamika yang harus kita hadapi. Alhamdulillah, sejauh ini roda pemerintahan di Kabupaten Indramayu masih berjalan dengan baik" kata Bupati Lucky Hakim. 

"Meski belum sempurna, kita terus berupaya memberikan yang terbaik. Karena itu, pelayanan, kinerja, dan profesionalisme harus terus ditingkatkan, terlebih di tengah kondisi yang cukup menantang saat ini," tegasnya. 

Bupati Lucky Hakim juga mengingatkan pentingnya memperhatikan kondisi perekonomian daerah, terutama apabila para pelaku usaha memilih menunda investasi atau kegiatan usahanya. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi penyerapan tenaga kerja dan menambah tantangan perekonomian masyarakat.

Selain itu, persoalan ketersediaan air akibat musim kemarau yang belum sepenuhnya berakhir turut menjadi perhatian. Dampaknya dirasakan masyarakat, baik dalam pelayanan air bersih PDAM maupun sektor pertanian. Sebagian petani belum berani memulai masa tanam.

Dari sisi pemerintahan, Bupati juga menyinggung kondisi anggaran daerah yang masih menghadapi kebijakan efisiensi. Bahkan, pada 2027 mendatang, anggaran daerah diperkirakan masih mengalami penyesuaian. 

Karenanya meminta jajarannya untuk memahami kondisi tersebut dan tetap berupaya menjalankan program serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati Lucky Hakim juga mengingatkan, masyarakat belum sepenuhnya memahami pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. 

Karena itu pemerintah daerah perlu terus berupaya menangani berbagai persoalan sesuai kewenangannya, termasuk persoalan pendangkalan muara sungai dan banyaknya eceng gondok yang menghambat aliran air.

"Saya juga mendorong Dinas Koperasi, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagin), untuk mengajak para pelaku usaha dan masyarakat memanfaatkan eceng gondok yang selama ini banyak ditemukan di muara sungai. Jangan hanya dianggap sebagai masalah, tetapi kita harus melihatnya sebagai peluang yang bisa diolah menjadi produk bermanfaat dan memiliki nilai ekonomi," ujar Bupati Lucky Hakim. 

Melalui penetapan kembali Pj. Sekda ini, Bupati Lucky Hakim berharap, koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu dapat terus berjalan dengan baik. 

(Nana. S)

Ditpolairud Polda Riau Salurkan 50 Paket Beras dan Bibit Mangga untuk Warga Pesisir Rohil




Rokan Hilir – Wujud kepedulian terhadap masyarakat pesisir terus ditunjukkan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Riau.





Melalui program Sambang Nusa dan Peduli Ekonomi Masyarakat Pesisir, personel Ditpolairud menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket beras dan bibit pohon mangga kepada warga di Kepenghuluan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Jumat (20/11/2026).



Kegiatan yang dilaksanakan personel Kapal Patroli IV-2007 Ditpolairud Polda Riau tersebut dipusatkan di Jalan Pelabuhan Baru Pesisir, Kepenghuluan Bagan Hulu. Bantuan disalurkan kepada masyarakat yang berada di RT 22 RW 01 dan RT 10 RW 03.

Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, sekaligus membantu meringankan beban kebutuhan sehari-hari warga.

Tak hanya menyalurkan bantuan sosial, personel Ditpolairud juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk menjalin silaturahmi, berdialog, serta mendengarkan secara langsung kondisi dan kebutuhan masyarakat pesisir.

Menariknya, bantuan yang diberikan tidak hanya berupa kebutuhan pokok, tetapi juga bibit pohon mangga. Pemberian bibit tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penghijauan lingkungan sekaligus memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan ini turut melibatkan personel Satpolairud Polres Rokan Hilir, Ketua RT 10 dan Ketua RT 22 setempat. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan penuh kebersamaan dan ditutup melalui doa bersama.

Dirpolairud Polda Riau, Kombes Pol Apri Fajar Hermanto, mengatakan bahwa kegiatan Sambang Nusa dan Peduli Ekonomi Masyarakat Pesisir merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya warga yang bermukim di kawasan pesisir dan perairan.

Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dengan membangun hubungan sosial serta memberikan manfaat langsung bagi warga.

Melalui Program Polisi Bersama Masyarakat, Ditpolairud Polda Riau berkomitmen untuk terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat pesisir, menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial, serta membangun kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Dengan kehadiran Polri di tengah masyarakat, diharapkan hubungan kemitraan semakin kuat sehingga tercipta lingkungan pesisir yang aman, nyaman, dan kondusif,” kata Kombes Apri.

***Hobbi Pargaulan***

Kampanye Calon Kepala Desa Sudungdewo, Kretek, Diwarnai Sambutan Para Kyai, Serukan Pilkades Damai dan Kondusif



WONOSOBO – Kegiatan kampanye calon Kepala Desa Sudungdewo, Kecamatan Kretek, Kabupaten Wonosobo, berlangsung dengan diwarnai sambutan dari sejumlah kyai Desa Sudungdewo.
Kehadiran para tokoh agama tersebut memberikan warna tersendiri dalam kegiatan kampanye.( 20/11/2026 )

Dalam sambutannya, para kyai menyampaikan pesan-pesan keagamaan, persatuan, serta pentingnya menjaga kerukunan dan persaudaraan di tengah masyarakat, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).

Para tokoh agama juga diharapkan dapat menjadi penyejuk masyarakat agar perbedaan pilihan politik tidak menimbulkan perpecahan maupun perselisihan antarwarga.

Kampanye ini menjadi momentum bagi calon kepala desa untuk memperkenalkan diri, menyampaikan gagasan, serta memaparkan program dan visi misi dalam membangun Desa Sudungdewo ke depan.

Calon kepala desa Sudungdewo H Misrun dalam sambutanya menyatakan tidak akan mengolah tanah bengkok dan akan di serahkan kemasyarakat,di buktikan dengan tanda tangan komitmen,langsung di hadapan para pendukungnya 

"Program pembangunan infrastruktur jalan dan juga Penerangan akan segera di kerjakan begitu di Lantik,ujarnya.

Masyarakat diharapkan dapat menggunakan hak pilih secara bijak, tanpa adanya tekanan maupun pengaruh yang dapat mengganggu proses demokrasi.
Dengan adanya pesan persatuan dari para kyai dan tokoh masyarakat, diharapkan Pilkades Desa Sudungdewo dapat berjalan aman, damai, tertib, dan demokratis.
Pilkades bukan sekadar menentukan pemimpin, tetapi juga menjadi momentum menjaga persaudaraan dan membangun masa depan desa bersama-sama.

Arifin/Tim KJN

Jumat Berbagi, Polantas Polres Rohul Turun Ke Pasir, Bukan Hanya Jaga Jalan Tapi Juga Jaga Hati Masyarakat



ROKAN HULU - Bukan hanya soal tilang dan rambu lalu lintas. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, Satlantas Polres Rokan Hulu membuktikan bahwa Polantas juga punya hati untuk masyarakat.

Dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polres Rohul, AKP Denny Maulana Saputra, S.Tr.K., S.I.K., M.H., personel Polantas turun langsung ke pemukiman warga di sekitar Pasir Pengaraian dalam rangka Jumat Berbagi 


"Polantas Bersama Masyarakat, Berbagi Bersama. Kami tidak hanya hadir di jalan raya, tapi kami juga ingin hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan," ujar AKP Denny Maulana saat di temuin awak media, Jumat,(20/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tampak personel Satlantas dengan penuh kehangatan menyerahkan bantuan paket sembako, telur, dan kebutuhan pokok lainnya kepada warga lanjut usia dan warga kurang mampu.

Senyum haru pun tak bisa disembunyikan warga saat menerima langsung bantuan dari tangan para Polantas.

Salah satu momen yang paling menyentuh terlihat saat personel Polantas menyerahkan satu papan telur dan sembako kepada seorang kakek dan seorang nenek di depan rumah sederhana mereka. Tidak ada jarak, tidak ada sekat. Hanya ada kehangatan antara polisi dan rakyatnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program "Polantas Bersama Masyarakat" Polres Rokan Hulu yang rutin digelar setiap Jumat.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si. melalui Kasat Lantas berharap, kegiatan kecil ini bisa membawa manfaat besar dan semakin mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.

"Semoga apa yang kami berikan hari ini bisa sedikit meringankan beban warga. Kami ingin masyarakat tahu, Polri itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dicintai dan selalu hadir saat masyarakat membutuhkan," tegas AKP Denny.

Dengan adanya Jumat Berbagi ini, Satlantas Polres Rohul membuktikan bahwa tugas polisi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menebar kebaikan dan kepedulian sosial. Polantas Hadir, Masyarakat Tersenyum!

***Hobbi Pargaulan***

Kurang dari Setahun, Residivis Narkoba Kembali Ditangkap Polsek Kepenuhan, 39 Paket Sabu 13,47 Gram Disita




ROKAN HULU – Tim Polsek Kepenuhan berhasil mengungkap dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu di sebuah warung milik warga di kawasan PT Alai, Desa Kepenuhan Barat Mulya, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (18/11/2026) sore. Dalam pengungkapan tersebut, dua pria berinisial M (36) dan AS (33) diamankan bersama 39 paket sabu dengan berat kotor 13,47 gram serta sejumlah barang bukti lainnya.



Pengungkapan berawal pada Rabu sekira pukul 15.05 WIB, saat tim Polsek Kepenuhan mengamankan tersangka M di warung miliknya. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan 39 plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 13,47 gram, satu helai kaos kaki warna hitam, satu kaleng minyak rambut merek Belagio Pomade warna biru, tiga plastik klip bening, serta satu unit handphone Infinix Smart 9 warna biru muda.

Tersangka M diketahui merupakan residivis kasus narkotika yang kembali berurusan dengan hukum dalam kurun waktu kurang dari setahun. Hal ini menjadi perhatian kepolisian dalam upaya memberantas peredaran narkotika yang terus meresahkan masyarakat.

Selanjutnya, petugas melakukan pengembangan dan sekira pukul 15.40 WIB berhasil mengamankan seorang pria lainnya berinisial AS. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan uang tunai sebesar Rp177.000 dari kantong celana tersangka.

Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, berupa satu unit handphone Samsung warna hitam, satu unit handphone Vivo warna biru langit, satu timbangan digital, satu kotak rokok merek Progres, serta satu pack plastik klip bening.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si. melalui Kapolsek Kepenuhan IPTU Jonnes, S.H,M.M menyampaikan bahwa pengungkapan tersebut merupakan upaya kepolisian dalam menindak peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu, khususnya Kecamatan Kepenuhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan urine, kedua tersangka, yakni M dan AS, dinyatakan positif mengandung metamfetamina dan amphetamina.

Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 Ayat (2) UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Jo Lampiran II UU RI Nomor 1 Tahun 2026 Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Polres Rokan Hulu mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif dalam memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika, guna bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkoba. 

***Hobbi Pargaulan***
*(Humas Polres Rohul)*

Polresta Cirebon Tanam 30 Pohon, Wujud Kepedulian terhadap Kelestarian Lingkungan


CIREBON – Polresta Cirebon terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan melalui kegiatan Green Policing yang diwujudkan dengan penanaman pohon dan korve lahan di Sawah Asem Pendek Blok Minjo, Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 07.00 WIB tersebut dipimpin Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., yang diwakili oleh Kabag Ren Polresta Cirebon Kompol Acep Anda, S.H., M.H., didampingi Kabag Ops Kompol Sutarja, S.H., M.H., serta diikuti Kabag SDM Kompol Nani Kusmayati, S.H., M.H., Kasat Samapta Kompol Endang Sujana, S.H., M.H., Kasat Binmas AKP Sri Nuryati, S.H., Kasat Narkoba AKP Imanudin, S.H., M.H., para Kasi, perwira, anggota, dan ASN Polresta Cirebon.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polresta Cirebon melaksanakan korve dengan membersihkan lingkungan sekitar serta menanam sebanyak 30 bibit pohon sebagai upaya menjaga kelestarian alam, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menciptakan kawasan yang lebih hijau dan asri.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menyampaikan bahwa kegiatan Green Policing merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap lingkungan sekaligus upaya menanamkan kesadaran bahwa menjaga kelestarian alam merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui kegiatan tersebut, Polresta Cirebon ingin mendorong kepedulian seluruh personel terhadap lingkungan, tidak hanya melalui penanaman pohon, tetapi juga dengan membiasakan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan di sekitar tempat bertugas maupun tempat tinggal.

Program Green Policing menjadi bagian dari pendekatan pemolisian yang mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan hidup, sejalan dengan upaya mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif serta lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

Polresta Cirebon Ungkap TPPO, Korban Dijanjikan Gaji Rp6 Juta di Uni Emirat Arab


CIREBON – Polresta Cirebon mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA). Korban dijanjikan gaji minimal Rp6 juta per bulan, namun kenyataannya tidak mendapatkan pekerjaan sebagaimana yang dijanjikan dan justru mengalami kerugian hingga Rp20 juta untuk biaya kepulangan.

Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan RY (48), warga Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, sebagai tersangka. Korban berinisial SM (51), warga Desa Warugede, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, direkrut dan diberangkatkan melalui proses penempatan pekerja migran yang tidak sesuai ketentuan.

Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Imara Utama menegaskan, pihaknya berkomitmen menindak tegas segala bentuk tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang memanfaatkan masyarakat dengan iming-iming pekerjaan dan penghasilan besar di luar negeri.

“Perekrutan dan pemberangkatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui prosedur resmi dan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan memberikan ruang bagi pihak-pihak yang memanfaatkan harapan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara ilegal, terlebih apabila berujung pada eksploitasi, kerugian, maupun penderitaan bagi korban,” tegasnya.

Kasus ini bermula pada Juli 2026, ketika tersangka menawarkan kepada korban pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab. Tersangka menjanjikan proses keberangkatan yang cepat, korban akan langsung ditempatkan bekerja setelah tiba di negara tujuan, serta memperoleh gaji minimal Rp6 juta per bulan.

Untuk keperluan pemberangkatan, tersangka meminta korban menyiapkan KTP, kartu keluarga, dan surat izin suami. Dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada seseorang berinisial RS, warga Kabupaten Indramayu, untuk diproses pembuatan paspor dan pemeriksaan kesehatan.

Setelah paspor terbit, korban dijemput oleh utusan RS dan dibawa ke penampungan di wilayah Bekasi. Korban menginap selama satu malam sebelum diberangkatkan ke Uni Emirat Arab melalui penerbangan transit di Singapura.

Namun, sesampainya di negara tujuan, korban tidak dipekerjakan sebagaimana yang dijanjikan. Korban justru ditempatkan di penampungan milik agen perorangan dengan alasan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.

Korban kemudian meminta untuk dipulangkan ke Indonesia. Akan tetapi, korban diwajibkan membayar biaya ganti rugi dan kepulangan sebesar Rp20 juta. Keluarga korban akhirnya membayar biaya tersebut hingga korban berhasil dipulangkan ke Tanah Air.

Kapolresta Cirebon mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran bekerja di luar negeri dengan gaji besar, proses cepat, maupun janji langsung ditempatkan tanpa memastikan legalitas proses perekrutan dan perusahaan penempatan.

“Pastikan seluruh proses keberangkatan menjadi pekerja migran dilakukan melalui jalur resmi. Masyarakat harus memahami hak-haknya, mengetahui perusahaan yang memberangkatkan, serta memastikan adanya kontrak kerja dan kejelasan pekerjaan di negara tujuan. Jangan sampai niat untuk memperbaiki ekonomi keluarga justru dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” tambahnya.

Dalam proses penyidikan, tersangka diketahui telah mengetahui bahwa proses perekrutan, penampungan, hingga pemberangkatan korban sebagai pekerja migran tersebut dilakukan secara ilegal dan tidak sesuai ketentuan pemerintah, termasuk adanya moratorium pengiriman pekerja rumah tangga ke Uni Emirat Arab. Meski demikian, tersangka tetap menjalankan perekrutan tersebut karena memperoleh keuntungan sebesar Rp4 juta.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 455 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak kategori VII, yakni senilai Rp5 miliar.

Selain penegakan hukum, Satreskrim Polresta Cirebon juga mengintensifkan upaya pencegahan TPPO melalui sosialisasi dan edukasi kepada calon pekerja migran di tempat pelatihan dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI).

Edukasi juga dilaksanakan di sekolah-sekolah, perkumpulan masyarakat, serta instansi pemerintah dan swasta dengan menggandeng UPTD PPA Kabupaten Cirebon.

Dalam upaya pemulihan korban, Polresta Cirebon turut berkoordinasi dengan KP3MI dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon untuk membantu pemulangan pekerja migran yang mengalami permasalahan, termasuk korban dalam perkara ini. Pendampingan terhadap korban yang telah dipulangkan juga dilakukan bersama UPTD PPA Kabupaten Cirebon guna mendukung proses reintegrasi sosial.

Sebagai bagian dari program Poliran (Polisi Peduli Pengangguran), Polresta Cirebon juga berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon menggelar kegiatan Job Fair pada 11 November 2026 di Gedung PGRI Kabupaten Cirebon.

Kapolresta Cirebon menegaskan bahwa upaya perlindungan masyarakat tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan meningkatkan edukasi, membuka akses informasi pekerjaan yang legal, serta memperkuat sinergi dengan instansi terkait.

“Kami mengajak masyarakat untuk segera melaporkan melalui Hotline 110 apabila mengetahui adanya indikasi perekrutan pekerja migran secara ilegal, penipuan berkedok lowongan kerja, maupun dugaan perdagangan orang. Polri akan menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat demi melindungi warga dari tindak kejahatan,” pungkasnya.((BABIL))

Polres Indramayu Ungkap Dugaan TPPO Berkedok Kerja di Korea Selatan, Dua Perempuan Jadi Tersangka




Indramayu, Sergaptarget.com  Satreskrim Polres Indramayu Polda Jawa Barat mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus penempatan pekerja migran ke Korea Selatan. Dua perempuan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Kasus ini terungkap setelah seorang warga Indramayu dijanjikan pekerjaan dengan gaji Rp25 juta per bulan. Korban telah mengeluarkan uang Rp55 juta, tetapi gagal bekerja dan dipulangkan dari Korea Selatan karena persoalan dokumen.

Pengungkapan perkara tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dipimpin Wakapolres Indramayu Kompol Tahir Muhiddin, didampingi Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, Kasi Humas AKP Tarno, serta Kanit PPA Ipda Ragil Zaini Firdaus.

Kapolres Indramayu AKBP Prianggo P. M., melalui Kasat Reskrim AKP Muchammad Arwin Bahar, menjelaskan kedua tersangka masing-masing berinisial S (58), warga Kecamatan Lohbener, dan SN (37), warga Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu.

Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan seorang korban berusia 48 tahun, warga Kecamatan Arahan, yang merasa dirugikan setelah mengikuti proses penempatan kerja ke luar negeri.

Peristiwa bermula pada Agustus 2026 ketika korban mencari pekerjaan di luar negeri. Melalui seorang kenalannya, korban kemudian dipertemukan dengan tersangka S yang menawarkan pekerjaan di Korea Selatan.

Tersangka menjanjikan pekerjaan sebagai buruh pabrik, pekerja perkebunan, maupun housekeeping, dengan gaji Rp25 juta per bulan dan kontrak selama enam bulan yang dapat diperpanjang.

Korban juga dijanjikan proses keberangkatan resmi dan cepat, dengan biaya penempatan sebesar Rp55 juta.

Tergiur tawaran tersebut, korban akhirnya bersedia mengikuti proses perekrutan. Pada 29 Agustus 2026, korban dipertemukan dengan tersangka SN yang disebut berperan sebagai pihak agensi.

Korban kemudian menyerahkan sejumlah dokumen persyaratan dan membayar biaya Rp55 juta secara bertahap melalui tersangka S untuk diteruskan kepada SN.

Selanjutnya, korban menjalani pemeriksaan kesehatan, pembuatan paspor, wawancara, hingga pengurusan visa. Namun, selama proses tersebut, korban tidak mendapatkan pelatihan bahasa maupun keterampilan kerja.

Pada 23 September 2026, korban dijemput tersangka SN dan dibawa ke Jakarta. Sehari kemudian, korban diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta menuju Korea Selatan dengan transit di Singapura.

Korban tiba di Bandara Jeju pada 25 September 2026. Namun, setibanya di sana, korban justru diamankan petugas imigrasi setempat karena dokumen yang dibawanya dinyatakan bermasalah.

Setelah menjalani pemeriksaan dan berada dalam pengawasan imigrasi selama sekitar tiga hari, korban dipulangkan ke Indonesia pada 28 September 2026 dengan biaya sendiri.

Menurut keterangan kepolisian, kedua tersangka belum memberikan pertanggungjawaban atas kegagalan keberangkatan kerja tersebut.

Dari hasil penyidikan, polisi menduga kedua tersangka menjalankan perekrutan untuk memperoleh keuntungan. Tersangka S disebut menerima keuntungan Rp5 juta, sedangkan SN sebesar Rp10 juta dari proses penempatan korban.

Dalam pengungkapan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya paspor korban, kuitansi senilai Rp40 juta, rekening koran, empat lembar boarding pass, dua KTP tersangka, serta satu unit mobil Ford Titanium warna putih. kata Kompol Tahir kepada awak media, Jumat (20/11/2026)

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan memperhatikan ketentuan penyesuaian pidana dalam UU Nomor 1 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ancaman hukuman untuk dugaan TPPO mencapai 15 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp5 miliar. Sementara pelanggaran penempatan pekerja migran oleh perseorangan diancam pidana hingga 10 tahun penjara dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

Selain memproses kedua tersangka, Polres Indramayu juga menyiapkan langkah pemulihan bagi korban melalui koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan pengajuan restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selain penegakan hukum, Polres Indramayu juga melakukan pencegahan TPPO melalui sosialisasi kepada calon pekerja migran di sejumlah lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja.

Edukasi tersebut telah menyasar 176 peserta di lima lembaga, yakni LPK Bina Herra Bersama, LPK Dai Ninki Indonesia, PT CBM, LPK Hanaman Nihon, dan PT Keluarga Samudera Indonesia.

Kepolisian juga melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) berupa penegakan hukum di kawasan Stasiun Jatibarang.

Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diingatkan agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji tinggi tanpa memastikan legalitas perekrut, dokumen, dan prosedur penempatan. pesan Wakapolres

Ditempat yang sama Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan Layanan Polisi 110 atau Lapor Pak Polisi – Siap Mas Indramayu melalui WhatsApp resmi di nomor 081999700110 apabila menemukan adanya tindak kriminalitas maupun gangguan kamtibmas.

(BABIL, Nana Sudiana)

Kamis, 19 November 2026

Kepedulian Terhadap Masyarakat, Danramil 02/Banjarsari Bersama Anggota Kerja Bhakti Bantu Warga Yang Terdampak Banjir


Uploaded Image

Surakarta - Jum'at (20/11/2026) pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Sambirejo RW 01 Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta. Danramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Kapten Inf Mulyono berserta anggota melaksanakan giat kerja bhakti pembersihan dirumah warga Sambirejo Kelurahan Banjarsari yang terdampak banjir  dikarena curah hujan yang tinggi.

Kegiatan ini merupakan bentuk rasa kepedulian terhadap warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana. 

Dalam kegiatan ini Kapten Inf Mulyono Danramil 02/Banjarsari dengan didampingi Secam Ibu Endang,S.E,M.M menyampaikan disaat musim hujan agar selalu menjaga kesehatan n kebersihan lingkungan serta membantu warga masyarakat yang sedang mengalami musibah.

 Kegiatan kerja bakti ini diikuti dari Saberling,Satlinmas dan Pegawai Staf Kelurahan Banjarsari.

Penulis : Arda 72

Tinggalkan Cara Manual, SIGAP-ASET Dorong Pengelolaan Aset Daerah Indramayu Lebih Modern dan Transparan



INDRAMAYU– sergaptarget.com Transformasi digital mulai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui program SIGAP-ASET (Optimalisasi Pengelolaan Aset), Pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong penataan dan pengawasan aset daerah agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi QR Code.

Kegiatan yang terpantau pada Senin (16/11/2026) tersebut menghadirkan Arya Tenggara, S.IP., M.Si., sebagai pemateri. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperkuat pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Arya menjelaskan, penggunaan QR Code dapat menjadi salah satu inovasi untuk mengubah sistem pendataan aset yang sebelumnya banyak bergantung pada pencatatan manual menjadi lebih praktis dan terintegrasi.

Melalui penerapan sistem ini, setiap barang milik daerah akan memiliki identitas digital berupa QR Code. Identitas tersebut memungkinkan petugas melakukan identifikasi, pengecekan, serta penelusuran informasi aset secara lebih cepat dan sistematis.

Inovasi ini dinilai penting mengingat pengelolaan aset pemerintah membutuhkan ketelitian dan pengawasan berkelanjutan. Data yang tidak sesuai, keberadaan barang yang sulit dilacak, hingga potensi kehilangan aset menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi melalui sistem pengelolaan yang lebih modern.

Dengan digitalisasi berbasis QR Code, proses inventarisasi diharapkan semakin akurat, sementara pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi aset dapat dilakukan secara lebih optimal.

Lebih dari sekadar penggunaan teknologi, SIGAP-ASET juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjaga kekayaan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertata dengan baik memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan. Sebab, aset daerah bukan hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga merupakan sumber daya publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal.

Melalui program SIGAP-ASET, diharapkan pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu semakin tertib, mudah ditelusuri, serta memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah ini sekaligus menjadi dorongan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pengelolaan aset daerah tidak hanya lebih modern, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kepada masyarakat.

Alternatif judul yang lebih menarik:

1. SIGAP-ASET Jadi Terobosan Indramayu, Aset Daerah Kini Lebih Mudah Dipantau Lewat QR Code
2. Cegah Aset Daerah Tak Terlacak, Indramayu Mulai Perkuat Sistem Inventarisasi Digital
3. Era Baru Pengelolaan Aset Indramayu, QR Code Jadi Kunci Transparansi dan Pengawasan
4. Bukan Sekadar Pendataan, SIGAP-ASET Hadir untuk Mengamankan Kekayaan Daerah Indramayu

(Asep Yana Supriadi)