Sergap Target

Berita Terkini

Kepedulian Terhadap Masyarakat, Danramil 02/Banjarsari Bersama Anggota Kerja Bhakti Bantu Warga Yang Terdampak Banjir

Surakarta - Jum'at (20/11/2026) pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Sambirejo RW 01 Kelurahan Banjarsari...

Postingan Populer

Kamis, 19 November 2026

Kepedulian Terhadap Masyarakat, Danramil 02/Banjarsari Bersama Anggota Kerja Bhakti Bantu Warga Yang Terdampak Banjir


Uploaded Image

Surakarta - Jum'at (20/11/2026) pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai bertempat di Sambirejo RW 01 Kelurahan Banjarsari Kota Surakarta. Danramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Kapten Inf Mulyono berserta anggota melaksanakan giat kerja bhakti pembersihan dirumah warga Sambirejo Kelurahan Banjarsari yang terdampak banjir  dikarena curah hujan yang tinggi.

Kegiatan ini merupakan bentuk rasa kepedulian terhadap warga masyarakat yang sedang tertimpa bencana. 

Dalam kegiatan ini Kapten Inf Mulyono Danramil 02/Banjarsari dengan didampingi Secam Ibu Endang,S.E,M.M menyampaikan disaat musim hujan agar selalu menjaga kesehatan n kebersihan lingkungan serta membantu warga masyarakat yang sedang mengalami musibah.

 Kegiatan kerja bakti ini diikuti dari Saberling,Satlinmas dan Pegawai Staf Kelurahan Banjarsari.

Penulis : Arda 72

Tinggalkan Cara Manual, SIGAP-ASET Dorong Pengelolaan Aset Daerah Indramayu Lebih Modern dan Transparan



INDRAMAYU– sergaptarget.com Transformasi digital mulai menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui program SIGAP-ASET (Optimalisasi Pengelolaan Aset), Pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong penataan dan pengawasan aset daerah agar lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi QR Code.

Kegiatan yang terpantau pada Senin (16/11/2026) tersebut menghadirkan Arya Tenggara, S.IP., M.Si., sebagai pemateri. Dalam kesempatan itu, ia memaparkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus memperkuat pengamanan aset milik pemerintah daerah.

Arya menjelaskan, penggunaan QR Code dapat menjadi salah satu inovasi untuk mengubah sistem pendataan aset yang sebelumnya banyak bergantung pada pencatatan manual menjadi lebih praktis dan terintegrasi.

Melalui penerapan sistem ini, setiap barang milik daerah akan memiliki identitas digital berupa QR Code. Identitas tersebut memungkinkan petugas melakukan identifikasi, pengecekan, serta penelusuran informasi aset secara lebih cepat dan sistematis.

Inovasi ini dinilai penting mengingat pengelolaan aset pemerintah membutuhkan ketelitian dan pengawasan berkelanjutan. Data yang tidak sesuai, keberadaan barang yang sulit dilacak, hingga potensi kehilangan aset menjadi sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi melalui sistem pengelolaan yang lebih modern.

Dengan digitalisasi berbasis QR Code, proses inventarisasi diharapkan semakin akurat, sementara pengawasan terhadap keberadaan dan kondisi aset dapat dilakukan secara lebih optimal.

Lebih dari sekadar penggunaan teknologi, SIGAP-ASET juga menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja pemerintahan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam menjaga kekayaan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertata dengan baik memiliki peran strategis dalam mendukung jalannya pemerintahan. Sebab, aset daerah bukan hanya tercatat sebagai kekayaan pemerintah, tetapi juga merupakan sumber daya publik yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara maksimal.

Melalui program SIGAP-ASET, diharapkan pengelolaan aset di Kabupaten Indramayu semakin tertib, mudah ditelusuri, serta memiliki data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Langkah ini sekaligus menjadi dorongan bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga pengelolaan aset daerah tidak hanya lebih modern, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pelayanan kepada masyarakat.

Alternatif judul yang lebih menarik:

1. SIGAP-ASET Jadi Terobosan Indramayu, Aset Daerah Kini Lebih Mudah Dipantau Lewat QR Code
2. Cegah Aset Daerah Tak Terlacak, Indramayu Mulai Perkuat Sistem Inventarisasi Digital
3. Era Baru Pengelolaan Aset Indramayu, QR Code Jadi Kunci Transparansi dan Pengawasan
4. Bukan Sekadar Pendataan, SIGAP-ASET Hadir untuk Mengamankan Kekayaan Daerah Indramayu

(Asep Yana Supriadi)

Warga desa Kedokan Agung dan Kedokan Bunder Minta Secepatnya Pertamina Memberikan Kepastian




Indramayu, Sergaptarget.com Warga Desa Kedokan Agung dan Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, meminta kepastian dari Pertamina terkait kerusakan rumah yang diduga terdampak aktivitas perusahaan. Warga  mengancam akan  menggelar aksi unjuk rasa jika hasil pemeriksaan laboratorium tidak memberikan kejelasan.

Tuntutan itu disampaikan saat audiensi  dengan pihak Community Relations (Comrel) Pertamina EP di Kantor Comrel Pertamina Mundu, Kamis (19/11/2026).

Sebanyak 10 perwakilan warga mendatangi kantor Comrel  pukul 09.30 WIB dengan dikawal enam personel Polsek Kedokan Bunder. Audiensi dipimpin Budi, salah seorang warga yang rumahnya turut mengalami kerusakan.

Warga Kedokan Agung Minta Kepastian Sepekan.
Audensi  juga dihadiri Kuwu Kedokan Bunder Muhamad Waskim, Kuwu Kedokan Agung H Samsunahar, Sekretaris Kecamatan Kedokan Bunder Awan Setiawan, serta jajaran Satpol PP kecamatan Kedokan Bunder.

Tapi, audiensi tersebut belum menghasilkan kepastian seoerti  yang diharapkan warga.  Budi, mengatakan pihak Pertamina masih menunggu hasil pemeriksaan sampel dari laboratorium yang diperkirakan baru keluar pekan depan.

Audiensi yang ditemui oleh pihak Comrel, Hisyam dan Dirwanto. Mereka tetap belum bisa memberikan jawaban hasil sampel kemarin karena hasil laboratorium baru akan keluar pekan depan," ujar Budi kepada awak media.

Budi mengatakan warga terpaksa menunggu hasil pemeriksaan  Meski demikian, warga tetap menyiapkan langkah lanjutan jika hasil laboratorium tidak memberikan jawaban yang jelas.

 Minta Pemerintah Kaji Risiko
"Untuk hasil audiensi ini kita terpaksa menunggu uji laboratorium. Bilamana hasil tersebut tidak memberikan jawaban yang pasti, kita akan tempuh upaya hukum dan bisa jadi akan ada unjuk rasa dari kami dengan masa yang lebih banyak lagi tegasnya.

Kuwu Kedokan Bunder Muhamad Waskim mengatakan kami pemerintah desa Kedokan Bunder bersama pemerintah Desa Kedokan Agung akan terus mengawal aspirasi warga terdampak.

Kami berharap Pertamina segera turun ke lapangan untuk memeriksa dan mendata rumah-rumah warga yang mengalami kerusakan. Menurutnya, warga membutuhkan kepastian agar tidak terus berada dalam ketidakjelasan.

"Kami atas nama pemerintah desa berharap Pertamina turun dan segera mengecek serta mendata rumah-rumah warga yang terdampak. Kami juga berharap Pertamina bisa menyelesaikan masalah ini. Kasihan mereka yang rumahnya mengalami kerusakan, jangan hanya terus menunggu hasil laboratorium," kata Waskim.

Waskim menambahkan, pemerintah desa tidak bisa menjamin warga akan terus menahan diri apabila tidak ada kejelasan dari pihak perusahaan.

Sementara itu, warga Kedokan Agung, Asto, menyatakan masyarakat masih mengutamakan upaya damai untuk mencari penyelesaian bersama Pertamina.

"Kami bersama warga akan terus melakukan upaya-upaya damai guna mencari solusi bersama dengan pihak Pertamina. Namun, bila upaya kami tidak direspons, terpaksa kami akan bersama-sama melakukan aksi unjuk rasa," ujarnya.

Berdasarkan laporan warga hingga Kamis (19/11), terdapat 21 rumah yang mengalami kerusakan. Rinciannya, 15 rumah berada di Desa Kedokan Agung dan enam rumah di Desa Kedokan Bunder.

Selain itu, bangunan UPTD SDN Agung 2 juga dilaporkan mengalami keretakan. serta  sekitar empat hektare lahan persawahan dan pekarangan yang  terdampak.

Hingga berita ini ditulis, pihak Pertamina melalui Comrel belum memberikan keterangan langsung terkait tuntutan warga maupun dugaan penyebab kerusakan bangunan tersebut.

(Nana. S)

Rabu, 18 November 2026

Dinas Pariwisata Temanggung Gandeng DPD IPI Jateng Gelar Temanggung Travel Mart ke VI

TEMANGGUNG – Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggandeng DPD Insan Pariwisata Jawa Tengah menyelenggarakan Temanggung Travel Mart ke 4 pada 17-18 November 2026.

Salah satu rangkaian kegiatan adalah Gala Dinner yang diikuti oleh peserta baik Buyer dari para pelaku wisata (Biro Perjalanan Wisata maupun Seller pelaku wisata di Kabupaten Temanggung. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Bupati Temanggung Agus Setyawan, Selasa (17/11/2026) malam.

Kegiatan Temanggung Travel Mart menjadi salah satu upaya memperkuat jejaring promosi dan pemasaran pariwisata Temanggung sekaligus mempertemukan pelaku industri pariwisata dengan biro perjalanan wisata dari berbagai daerah.

Rangkaian kegiatan diawali dengan perjalanan wisata (familiarization trip) oleh para buyer yang terdiri dari sejumlah biro perjalanan wisata dari luar Kabupaten Temanggung. Dalam kegiatan tersebut, para buyer diajak mengunjungi beberapa destinasi wisata di Temanggung untuk mengenal secara langsung potensi, daya tarik, serta pengalaman wisata yang ditawarkan.

Pada malam harinya, kegiatan dilanjutkan dengan dinner dan pertemuan bersama seller atau pelaku usaha pariwisata Temanggung. Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Temanggung, perwakilan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, beberapa Camat, buyer yang didatangkan oleh DPD IPI, serta perwakilan beberapa pelaku ekonomi kreatif.

Salah satu agenda utama dalam kegiatan ini adalah peluncuran Calendar of Events Temanggung 2027. Peluncuran kalender kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan berbagai agenda wisata dan budaya Temanggung kepada pasar yang lebih luas, sekaligus memberikan referensi bagi biro perjalanan dalam menyusun paket wisata dan agenda kunjungan ke Temanggung pada tahun mendatang.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan dialog dan audiensi bersama Bupati Temanggung. Dalam sesi ini, para buyer diberikan kesempatan menyampaikan pertanyaan, masukan, serta pandangan terkait pengembangan pariwisata Temanggung, khususnya mengenai peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung di destinasi wisata agar semakin siap menerima kunjungan wisatawan.

Berbagai masukan tersebut ditanggapi secara langsung oleh Bupati Temanggung. Selain buyer, para seller juga menyampaikan sejumlah pertanyaan dan aspirasi terkait pengembangan usaha serta keberlangsungan industri pariwisata di Temanggung. Bupati Temanggung memberikan tanggapan secara langsung sebagai bentuk komunikasi dan ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dengan para pelaku industri pariwisata.

Bupati Temanggung Agus Setyawan mengatakan, pelaku wisata merupakan pihak yang memahami secara langsung kondisi destinasi dan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Karena itu, masukan dari mereka penting untuk menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang muncul dalam pertemuan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai bidang masing-masing.

“Ajang ini tidak hanya sebagai promosi Temanggung, tetapi juga menjadi tempat curhat antara Pemkab Temanggung dengan para pelaku wisata. Banyak hal yang saya dapat malam ini dan harus kami tindak lanjuti,” ujarnya.

Agus menilai, Temanggung memiliki potensi wisata yang beragam dan bisa dikembangkan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Tidak hanya mengandalkan keindahan alam dan wisata sejarah, daerah tersebut juga memiliki kekayaan kuliner tradisional, kawasan Kedung Jumo, wisata pendakian di tiga gunung, serta berbagai agenda budaya dan pariwisata.
Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan promosi dan kolaborasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri tanpa keterlibatan pelaku usaha, pemerhati, hingga relawan wisata.

Melalui Temanggung Travel Mart 4, diharapkan terbangun hubungan kerja sama yang lebih kuat antara buyer dan seller, sehingga potensi destinasi wisata Temanggung dapat semakin dikenal dan masuk dalam jaringan pemasaran biro perjalanan wisata dari berbagai daerah.


Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang bertukar gagasan dan menyerap aspirasi dari para pelaku industri pariwisata sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong pengembangan pariwisata Temanggung yang lebih terarah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Arifin

Bobol Toko Peralatan Sepeda Motor di Ujung Batu, Polsek Amankan Seorang Pria




ROKAN HULU – Jajaran Polsek Ujung Batu, Polres Rokan Hulu, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di sebuah toko peralatan sepeda motor di kawasan Simpang Siabu, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.




Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan seorang pria berinisial G (29), yang diketahui bekerja sebagai buruh dan berasal dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Pelaku diamankan pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIB.

Peristiwa pencurian tersebut diketahui terjadi pada Senin (16/11/2026) sekitar pukul 04.00 WIB. Kejadian pertama kali diketahui oleh karyawan toko saat membuka tempat usaha tersebut sekitar pukul 09.00 WIB.

Saat tiba di toko, karyawan mendapati kondisi ruangan sudah berantakan dan sejumlah barang serta peralatan sepeda motor telah hilang. Mengetahui kejadian tersebut, karyawan langsung menghubungi pemilik toko.

Setelah melakukan pengecekan, pemilik toko kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ujung Batu untuk ditindaklanjuti.

Menindaklanjuti laporan polisi tertanggal 17 November 2026, Kapolsek Ujung Batu KOMPOL Buyung Kardinal, S.H., M.H., memerintahkan Kanit Reskrim IPTU Rully Chairullah, S.E., M.Si., M.O.S., bersama personel untuk melakukan penyelidikan.

Hasilnya, pada Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 19.00 WIB, tim yang dipimpin langsung Kapolsek Ujung Batu berhasil mengetahui keberadaan terduga pelaku dan melakukan penangkapan.

Selanjutnya, terduga pelaku dibawa ke Mapolsek Ujung Batu untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Dari pengungkapan tersebut, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu buah tas sandang kain warna cokelat, satu buah linggis, satu buah sok belakang merek Kenko Parts, lima buah spul dengan tembaga, 39 buah spul tanpa tembaga, 49 buah plat spul, tembaga dengan berat sekitar empat kilogram, serta satu unit tablet Samsung Galaxy A11 warna silver.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kapolsek Ujung Batu KOMPOL Buyung Kardinal, S.H., M.H., menyampaikan bahwa keberhasilan pengungkapan kasus tersebut merupakan bentuk keseriusan Polri dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat, khususnya terkait tindak pidana pencurian.

Ia juga mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan dan memastikan keamanan tempat usaha maupun.

 ***Hobbi Pargaulan***
*(Humas Polres Rohul)*

Temuan BPK Soroti Belanja Barang 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB-FPWI Desak Kejati Jabar Turun Tangan

INDRAMAYU, – sergaptarget.com Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp56 miliar lebih.

APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026. Sementara itu, FPWI melalui ketuanya, Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

FPWI juga menyampaikan tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bentuk dorongan agar temuan pemeriksaan BPK tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan pihaknya akan mengawal proses penanganan temuan tersebut.

“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Menurut Tomi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan tanpa persoalan.

Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja Barang dan Jasa di 31 Kecamatan Bermasalah

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPK mencatat nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan yang melibatkan seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.

Kekurangan Volume 35 Paket Pekerjaan Infrastruktur

BPK juga menemukan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.

Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.

Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.

Kesalahan Penganggaran Dana BOS Rp56 Miliar

Temuan dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.

BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200 atau sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran Rp56.158.095.300.

Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Persoalan utamanya terletak pada klasifikasi rekening belanja yang digunakan. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.

Akibatnya, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji dengan nilai yang sama.

BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan beberapa unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.

FPWI: Jangan Berlindung di Balik Opini WTP

Tomi Susanto menilai temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis pencatatan.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.

Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan catatan pemeriksaan BPK.

Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti dan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut. (Asep Yana supriadi)

Diduga Akibat Arus Pendek Ruang Guru SDN 3 Sleman Kec Sliyeg Indramayu Terbakar




Indramayu, Sergaptarget.com 
 Ruang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sleman, Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Terbakar pada  Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Akibat kebakaran  tersebut  satu ruang guru terbakar serta Sejumlah barang inventaris, peralatan elektronik, hingga dokumen dan arsip penting milik sekolah turut hangus dilalap api.

Kepala SDN 3 Sleman, Hj. Sewi, S.Pd.SD., mengatakan kebakaran tersebut diduga  dari arus pendek , Dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Menurutnya, peristiwa tersebut diketahui setelah warga sekitar melihat kepulan asap disertai kobaran api dari dalam ruang guru. Api kemudian mulai melalap bagian plafon yang diduga terbuat dari material mudah terbakar.

Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Berkat kesigapan warga, api berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai menghanguskan seluruh bangunan sekolah.

“Begitu melihat kepulan asap dan kobaran api dari ruang guru, warga langsung berusaha memadamkannya dengan peralatan seadanya,” ungkap Hj. Sewi.

Adapun sejumlah barang yang terdampak kebakaran di antaranya Smart TV bantuan pemerintah, printer, kipas angin, laptop, televisi, lemari, perangkat pengeras suara portabel, meja dan kursi guru, serta berbagai dokumen administrasi sekolah, laporan kedinasan, arsip sekolah, dan administrasi guru.

Selain barang-barang tersebut, sejumlah inventaris lainnya juga dilaporkan terbakar dan masih dalam proses pendataan.

Akibat kejadian itu, pihak sekolah memperkirakan kerugian material mencapai lebih dari Rp100 juta.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian masih memerlukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait.

(Nana. S)

Pastikan Kesiapan Petugas, Satops Patnal Lapas Pasir Pangarayan Lakukan Pengecekan Regu Jaga




PASIR PANGARAYAN – Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan, Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan pengecekan kesiapan petugas regu jaga pada Rabu (18/11/2026).




Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan internal terhadap jajaran pengamanan guna memastikan seluruh petugas siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan dilakukan terhadap kesiapan petugas, kelengkapan administrasi pengamanan berupa buku jurnal dan laporan Komandan Jaga, serta pemeriksaan sarana dan perlengkapan pengamanan, seperti alat komunikasi Handy Talky (HT) dan kunci blok hunian.

Selain memastikan kelengkapan administrasi dan sarana pendukung, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh perlengkapan pengamanan berada dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Portatib), Assaufi Mubarokh, yang juga merupakan anggota Satops Patnal, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap petugas merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengamanan.

“Pengecekan ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan setiap petugas regu jaga siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya kesiapan personel, kelengkapan administrasi serta sarana dan prasarana pengamanan juga harus menjadi perhatian. Saya mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Assaufi menyampaikan pesan Kalapas.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan internal akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap seluruh jajaran pengamanan semakin meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab, serta memastikan seluruh administrasi dan perlengkapan pengamanan terpelihara dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

***Hobbi Pargaulan***

Empat Bulan Menimba Pengalaman, Lapas Pasir Pangarayan Lepas Mahasiswa Magang Universitas Pasir Pangarayan




Pasir Pangarayan – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan kegiatan pelepasan empat mahasiswa magang dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangarayan (UPP), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menandai berakhirnya masa magang mahasiswa yang telah berlangsung selama empat bulan.



Kegiatan pelepasan dilaksanakan di Ruang Kepala Lapas (Kalapas) Pasir Pangarayan dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, jajaran pejabat struktural, serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangarayan, Almadison.

Adapun empat mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang tersebut yakni Hairuni Rahmi, Sindi Aulia, Elfinora Nasution, dan Jepri Al Pauzan. Selama empat bulan menjalani magang, para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja pemasyarakatan, memahami tugas dan fungsi petugas, serta memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan magang dengan baik di Lapas Pasir Pangarayan.

"Selama empat bulan menjalani magang, kami berharap para mahasiswa telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal berharga untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Teruslah belajar, kembangkan potensi diri, dan tetap jaga nama baik almamater," ujar Efendi.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangarayan, Almadison, menyampaikan terima kasih kepada pihak Lapas Pasir Pangarayan, khususnya Kalapas dan jajaran, yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada mahasiswa selama menjalani program magang.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, pendampingan, dan ilmu yang telah diberikan kepada mahasiswa kami selama empat bulan ini. Pengalaman praktik secara langsung di lingkungan pemasyarakatan tentunya menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam memahami penerapan ilmu hukum di dunia kerja. Semoga kerja sama antara Universitas Pasir Pangarayan dan Lapas Pasir Pangarayan dapat terus terjalin dengan baik," ungkap Almadison.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pasir Pangarayan berharap pengalaman magang yang telah diperoleh dapat menjadi bekal bagi para mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi, wawasan, serta kesiapan menghadapi dunia profesional.

Kegiatan pelepasan berlangsung dengan penuh keakraban dan menjadi penutup dari rangkaian program magang mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan.

***Hobbi Pargaulan**"

Selasa, 17 November 2026

Pertamina Butuh Waktu 2 Minggu Untuk Menunggu Hasil Laboratorium Terkait Pencemaran Air Disawah dan Pemukiman




Indramayu, Sergaptarget.com Warga terdampak dugaan pencemaran air di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, berharap Pertamina mempercepat hasil pemeriksaan laboratorium. Pasalnya, perusahaan membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk mengetahui hasil uji sampel, sementara warga meminta kepastian paling lambat dalam sepekan.

Perbedaan tenggat waktu tersebut menjadi perhatian warga yang kini menghadapi dampak dugaan pencemaran air terhadap rumah dan lahan pertanian mereka. Masyarakat tidak ingin persoalan berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai sumber aliran maupun langkah pemulihan lingkungan.

Air yang dilaporkan warga sebelumnya terlihat berwarna kekuningan, berbuih, dan memiliki lapisan menyerupai minyak. Aliran tersebut dilaporkan menggenangi area persawahan hingga pekarangan rumah.

Minta Pemerintah Kaji Risiko
Dampaknya, sekitar 17 rumah dilaporkan terdampak. Rinciannya, 12 rumah berada di Desa Kedokan Agung dan lima rumah lainnya di Desa Kedokan Bunder. Sementara itu, area persawahan yang terdampak diperkirakan mencapai empat hektare. Sejumlah tanaman padi juga dilaporkan menguning hingga mengering.

Pertamina EP Mundu sebelumnya telah mengambil sampel air sebanyak tiga kali untuk diperiksa di laboratorium. Namun, estimasi waktu pemeriksaan sekitar dua minggu dinilai warga terlalu lama mengingat dampak yang mereka rasakan.

Camat Kedokan Bunder, Roshadian Purnama, SH, saat ditemui di kantornya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan pihaknya telah memantau perkembangan persoalan tersebut. Ia juga meminta pemerintah desa segera melakukan pendataan terhadap rumah, persawahan, dan pekarangan warga yang mengalami dampak.

"Sudah saya monitor, dan saya perintahkan Kuwu Desa Kedokan Agung untuk segera menangani warga yang terdampak, guna mendata rumah-rumah yang mengalami kerusakan, begitu pun dengan area persawahan dan pekarangan warga. Adapun data ini sambil menunggu jawaban dari Pertamina dengan hasil laboratorium," kata Roshadian.

"Harapan saya semoga masalah ini cepat terselesaikan. Kita musyawarahkan nanti dengan pihak Pertamina dan warga yang terdampak," ujarnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Kedokan Agung, H Samsunahar, menyebut laporan kerusakan rumah masih terus bertambah. Berdasarkan pendataan warga dan pengecekan langsung di lapangan, sementara ini tercatat 17 rumah terdampak.

"Data yang saya terima dari hasil laporan per warga dan pengecekan langsung di lokasi pada hari ini total 17 rumah yang terdampak. Sebanyak 12 rumah milik warga Desa Kedokan Agung dan lima rumah milik warga Desa Kedokan Bunder," terang Samsunahar.

Ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pihak Pertamina.

"Harapan saya sebagai kuwu atau kepala desa kepada warga yang terdampak, mohon sabar. Kita tunggu pekan ini hasil dari laboratorium yang diuji oleh pihak Pertamina," pungkasnya kepada Narative.id.

Di sisi lain, Pertamina sebelumnya telah melakukan penutupan saluran pipa pengasaman pada Minggu sekitar pukul 14.30 WIB. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan awal setelah munculnya keluhan masyarakat.

Meski demikian, penutupan saluran dan mulai menyusutnya air belum sepenuhnya menjawab persoalan warga. Mereka masih membutuhkan kepastian mengenai kandungan air, sumber aliran, serta kemungkinan hubungan kejadian tersebut dengan aktivitas operasional perusahaan.

Warga juga berharap hasil laboratorium nantinya menjadi dasar tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar hasil pemeriksaan administratif. Jika ditemukan adanya keterkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, masyarakat menginginkan kejelasan mengenai tanggung jawab, pendataan kerugian, serta pemulihan rumah dan lahan pertanian.

Hingga kini, penyebab munculnya air yang diduga bercampur minyak tersebut belum dapat dipastikan. Dugaan keterkaitan dengan aktivitas Pertamina masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan hasil laboratorium.

Bagi warga Kedokan Agung dan Kedokan Bunder, persoalan utama saat ini bukan hanya menunggu hasil uji sampel. Mereka juga menanti kepastian kapan dampak yang dirasakan dapat ditangani dan bagaimana nasib rumah serta lahan pertanian yang terdampak.

(Nana. S)