Tim Gabungan Padamkan Karhutla di Alas Kethu

Wonogiri – Personel Damkar Kodim 0728/Wonogiri bersama Damkar Kabupaten Wonogiri, tim gabungan, serta personel Yonif TP 448, melaksanakan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Alas Kethu, Lingkungan Seneng RW 07 dan Lingkungan Ngasinan RW 06, Kelurahan Giriwono, Kecamatan Wonogiri. Rabu (2/9/2026).

Petugas gabungan bergerak cepat menuju lokasi setelah menerima laporan adanya kebakaran yang melanda kawasan hutan dan lahan. Dengan menggunakan peralatan pemadam kebakaran serta perlengkapan pendukung lainnya, personel bersama-sama melakukan penyisiran dan pemadaman di sejumlah titik yang terdampak.

Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rodricho Ivan Pattihahuan melalui Pasi Ops Kapten Inf Suraji menjelaskan, Kondisi medan yang merupakan kawasan hutan dan lahan dengan vegetasi yang mudah terbakar menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Selain melakukan pemadaman, petugas juga berupaya melakukan pendinginan guna mencegah munculnya kembali titik api dan meluasnya kebakaran ke area lainnya.

Sinergi antara Damkar Kodim 0728/Wonogiri, Damkar Kabupaten Wonogiri, Yonif TP 448, serta unsur tim gabungan menjadi langkah penting dalam mempercepat penanganan kebakaran dan menjaga agar api tidak semakin meluas.

Petugas mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di sekitar kawasan hutan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api, terutama di tengah kondisi lahan yang kering.

Upaya pemadaman dan pemantauan terus dilakukan hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan tidak terdapat lagi titik api yang berpotensi menimbulkan kebakaran susulan.

Penulis : Arda 72

Read More

Proyek KUA Pangkal Balam Rp1,49 M Disorot: K3 Diduga Diabaikan, APD Pekerja Dipertanyakan.

PANGKALPINANG — Proyek pembangunan Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2026, mulai disorot. Selain memiliki nilai kontrak hampir Rp1,5 miliar, pelaksanaan proyek tersebut diduga belum sepenuhnya memperhatikan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lokasi pembangunan.

Hasil penelusuran tim awak media di lapangan pada Rabu (2/9/2026) menemukan indikasi bahwa penggunaan alat pelindung diri (APD) bagi pekerja belum terlihat sebagaimana mestinya. Padahal, aspek keselamatan kerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan proyek konstruksi.

Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pembangunan Gedung KUA Kecamatan Pangkal Balam memiliki nilai kontrak sebesar Rp1.490.848.330.

Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Barokah Mulya Jaya sebagai kontraktor pelaksana, sedangkan CV Ary Con's ditunjuk sebagai konsultan pengawas.

Kontrak pekerjaan tercatat telah ditandatangani pada 24 Juni 2026 dengan Nomor 03/KUA PANGKAL BALAM/PPK/06/2026. Pada tanggal yang sama, pekerjaan fisik proyek juga dinyatakan mulai dilaksanakan.

Dengan masa pelaksanaan selama 150 hari kalender, proyek ini ditargetkan selesai sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

K3 Bukan Sekadar Pelengkap Proyek. 

Persoalan yang menjadi perhatian bukan semata mengenai progres pembangunan gedung, tetapi bagaimana standar keselamatan diterapkan selama pekerjaan berlangsung.

Dalam pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian dari sistem manajemen keselamatan konstruksi yang harus diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Komponen keselamatan tersebut antara lain mencakup penggunaan APD sesuai risiko pekerjaan, seperti helm keselamatan, rompi, sepatu keselamatan, serta perlengkapan pelindung lainnya.

Dari hasil pengamatan di lapangan, penerapan aspek keselamatan tersebut dipertanyakan. Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap pemenuhan standar K3 benar-benar dijalankan dalam proyek yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Ketika dikonfirmasi mengenai persoalan tersebut, salah seorang pengawas pelaksana yang ditemui di lokasi justru menyatakan tidak mengetahui secara detail mengenai persoalan yang dipertanyakan.

Jawaban tersebut menjadi catatan tersendiri, mengingat keberadaan konsultan pengawas semestinya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pekerjaan, tetapi juga memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Anggaran K3 Perlu Ditelusuri. 

Persoalan berikutnya adalah mengenai komponen biaya keselamatan kerja yang semestinya telah diperhitungkan dalam dokumen anggaran proyek.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK), kebutuhan biaya keselamatan konstruksi diperhitungkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan dan komponen keselamatan yang dipersyaratkan.

Karena itu, muncul pertanyaan yang perlu dijawab secara terbuka: apakah komponen biaya K3 telah dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan jika telah dianggarkan, bagaimana realisasi penggunaannya di lapangan?

Pertanyaan tersebut penting karena proyek ini menggunakan dana SBSN yang pada akhirnya merupakan bagian dari pembiayaan pembangunan pemerintah. Transparansi dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan konstruksi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan sebagaimana mestinya.

Namun, indikasi dugaan ketidakpatuhan K3 tersebut belum dapat disimpulkan sebagai penyimpangan anggaran sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kontrak, RAB, realisasi pekerjaan, serta keterangan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.

Kontraktor Belum Beri Klarifikasi

Tim awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada CV Barokah Mulya Jaya selaku kontraktor pelaksana terkait penerapan K3, penggunaan APD, serta komponen anggaran keselamatan dalam proyek tersebut.

Konfirmasi juga diperlukan untuk mengetahui apakah kondisi yang ditemukan di lapangan merupakan situasi sementara, atau memang mencerminkan pola pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kontraktor, konsultan pengawas, Kanwil Kemenag Babel, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pemantauan dan investigasi lapangan tim awak media. Setiap pihak yang disebut memiliki hak yang sama untuk memberikan klarifikasi, sehingga informasi yang disajikan kepada publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

(HR /Tim Investigasi)

Read More

Pembagian Beras Bantuan Pangan Dari Pemerintah Di Desa Srengseng Kec. Krangkeng Sejumlah 1886 KPM

Indramayu, Sergaptarget.com 

Desa Serengseng kecamamatan Krangkeng menyalurkan pembagian beras bantuan pangan dari pemerintah pusat kepada 1886 KPM.

Pembagian dilaksanakan pada kamis tgl 27/8/2026 sampai tgl 29/8/2026 selama 3 hari dan berjalan lancar tanpa hambatan serta dihadiri oleh perwakilan dari kecamatan Krangkeng,dari kantor Pos,dari Perum Bulog,Kuwu Srengseng beserta perangkat desanya,Babinsa,Babin kamtibmas serta pihak terkait lainya.

Seluruh KPM menerima dengan senang hati hingga rela menunggu antrian sampai ber jam jam lamanya.

Surtinih salah seorang penerima manfaat mengaku merasa senang menerima bantuan saya dapat 3 karung beras seberat 10 Kg beras perkarungnya jadi saya dapat 30 Kg beras.

Saya merasa sangat senang sekali ujarnya karena ini dapat membantu meringankan beban kebutuhan keluarga karena suami saya tidak mempunyai pekerjaan tetap hanya pekerja serabutan terangnya.

Saya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah yang sudah peduli kepada kami masyarakat kecil walau hanya beras tapi bantuan ini benar benar berati bagi keluarga kami.

Sementara kuwu Srengseng Tohir kepada rekan media mengatakan saya atas nama masyarakat dan Pememerintah desa Srengseng mengucapkan terimakasih kepada pemerintah pusat dan Pemda Indramayu yang sudah membantu masyarakat saya dengan memberi bantuan beras untuk 3 bulan semoga bantuan ini sangat membantu meringankan behan ekonomi masyarakat kami ujar Tohir diahir penjelasanya.

(Nana. S)

Read More

PT Pertamina Patra Niaga Kilang Balongan Gelar Pembukaan Audit Kesisteman Sebagai Wujud Berkelanjutan

Indramayu, Sergaptarget.com  PT Pertamina Patra Niaga (PPN) Kilang Balongan menggelar pembukaan Audit Kesisteman sebagai wujud komitmen berkelanjutan guna menjaga keandalan operasional, keamanan, dan kepatuhan regulasi. Pembukaan audit dilaksanakan di Ruang Strategic Command Center (SCC), Senin (31/8/2026).

Audit yang dilaksanakan di antaranya  Sistem Manajemen Terintegrasi (SMT), Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) & Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di PT PPN RU Balongan.

 Audit yang dilakukan oleh Auditor Internal Pertamina Group ini  berlangsung selama 5 hari, dari tgl 31 Agustus – 4  September 2026, dengan tim auditor di antaranya Achsan Arfandi (Aviation Sulawesi/Kantor Region Sulawesi), Muhammas Yusri S (Aviation Sulawesi/AFT Hasanuddin), Aprimal (RU Plaju), Trievita Anna Furi (RU Plaju), dan Daden Areistheika Dhelinthea (RU Dumai).

Executive General Manager (EGM) PT PPN Kilang Balongan, Yulianto Triwibowo, menyampaikan audit ini penting dilaksanakan guna memastikan agar operasional Kilang Pertamina Balongan sesuai  regulasi yang di tetapkan pemerintah.

“Audit internal ini menunjukkan komitmen dan upaya Kilang Pertamina Balongan dalam menjaga integritas perusahaan sekaligus sarana evaluasi terhadap regulasi, baik terkait keselamatan dan kesehatan kerja, manejemen anti penyuapan, dan lainnya,” ungkap EGM.

Disampaikan EGM, pelaksanaan Internal Audit merupakan pemenuhan terhadap salah satu dari proses persiapan RU Balongan untuk menghadapi Eksternal Audit ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 37001 pada Oktober mendatang.

Ditambahkan EGM, Audit ini dilaksanakan guna memastikan seluruh operasional Kilang berjalan aman dan lancar serta menjauhkan dari kejadian yang dapat mengakibatkan kerugian perusahaan di berbagai aspek.

Sementara itu, Pjs. Area Manager Communication, Relation and CSR Kilang Balongan, Rizky Anggia, menyampaikan keseluruhan audit internal yang dilakukan  merupakan bentuk keseriusan Kilang Pertamina Balongan dalam menjalankan bisnis agar tugas dan tanggung jawab Kilang Balongan dalam memproduksi dan menyuplai kebutuhan BBM dalam negeri tidak mengalami hambatan dan gangguan.

“Audit ini adalah salah satu upaya perusahaan dalam menjaga kepercayaan publik, bahwa Kilang Balongan menjalankan bisnis sesuai peraturan yang ditetapkan pemerintah ,” terang Rizky.

Untuk diketahui, Kilang Balongan pada 13 Agustus lalu juga telah menyelesaikan Audit Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) dengan tim auditor oleh Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri dan berhasil meraih predikat Gold dengan nilai 96,8.

(Nana. S)

Read More

Pangdam IV/Diponegoro Tinjau Jembatan Gantung Merah Putih dan Resmikan Sumur Bor di Pati

Pati – Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin, S.E., M.Han., meninjau pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih di Desa Kayen, Kabupaten Pati, sekaligus meresmikan penggunaan sumur bor di Desa Tanjungsekar, Kecamatan Puncakwangi, Kabupaten Pati, Rabu (2/9/2026).

Kehadiran Pangdam di Desa Kayen disambut antusias oleh warga dan para pelajar yang telah menunggu di sekitar lokasi pembangunan. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan jembatan sekaligus memastikan setiap tahapan pekerjaan dilaksanakan sesuai standar dan ketentuan konstruksi yang berlaku.

Pangdam menegaskan, pengecekan dilakukan sejak proses pembangunan berlangsung agar kualitas dan kekuatan konstruksi benar-benar terjamin. Menurutnya, jembatan yang dibangun harus memberikan rasa aman bagi masyarakat ketika nantinya digunakan.

"Kami ingin melihat proses pembangunannya dan meyakinkan bahwa proses pembangunannya sesuai dengan standar yang berlaku. Kita tidak ingin nanti jembatan sudah jadi, kemudian timbul masalah karena tidak sesuai dengan konstruksinya," ujar Pangdam.

Jembatan tersebut nantinya diharapkan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 500 kepala keluarga di wilayah setempat. Selain memperpendek jalur transportasi warga, keberadaan jembatan akan memudahkan mobilitas masyarakat, termasuk para pelajar yang menuju sekolah serta warga yang beraktivitas menuju persawahan.

Pangdam menyebut pembangunan Jembatan Gantung Merah Putih merupakan bagian dari program Presiden RI yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kehadiran infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar aktivitas warga sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Pati.

Dari Desa Kayen, Pangdam melanjutkan kegiatan ke Desa Tanjungsekar, Kecamatan Puncakwangi, untuk meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun Kodim 0718/Pati sebagai upaya membantu masyarakat menghadapi keterbatasan air, khususnya di tengah kondisi musim kemarau yang terjadi saat ini.

"Kita menerima informasi bahwa di daerah sini kekurangan air. Dalam situasi musim kemarau ini sulit masyarakat mendapatkan air, makanya kita berinisiatif untuk membangun ataupun membuat sumur bor. Alhamdulillah air sudah bisa jalan dan masyarakat sudah bisa menikmati air tersebut," ungkap Pangdam.

Sumur bor tersebut memiliki kedalaman sekitar 80 meter dengan kualitas air yang dinilai baik dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti mandi dan memasak. Air ditampung dalam bak berkapasitas sekitar 5.000 liter, sehingga masyarakat dapat mengambil air sesuai kebutuhan setiap hari.

Warga tampak antusias memanfaatkan fasilitas tersebut. Sejumlah masyarakat terlihat mengambil air dari tempat penampungan yang telah disiapkan. Bagi warga, tersedianya sumber air menjadi bantuan yang berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama ketika sumber air mengalami keterbatasan pada musim kemarau.

Pangdam menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih akan terus menjadi perhatian. Di wilayah Pati saat ini telah dibangun dua sumur bor dan direncanakan akan ditambah dua titik lagi. Program serupa juga akan terus dikembangkan di berbagai wilayah Jawa Tengah yang benar-benar membutuhkan sumber air, dengan target pembangunan sekitar 100 sumur bor.

Selain meninjau pembangunan infrastruktur dan meresmikan sumur bor, Pangdam juga menyerahkan bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap warga di wilayah tersebut.

Melalui pembangunan jembatan dan penyediaan sumber air bersih, Kodam IV/Diponegoro terus mendorong hadirnya manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur yang menghubungkan warga dan sumber air yang memenuhi kebutuhan dasar menjadi bagian dari upaya menghadirkan pengabdian TNI yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

 (Pendam IV/Diponegoro)

Read More

Kandang Ayam BUMDes Berhenti Beroperasi Sejak 2022, Keberadaan Aset Dan Pertanggungjawaban Dipertanyakan

 Pengelolaan unit usaha peternakan ayam yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) desa koto tandun kec tandun,menjadi sorotan. Kandang ayam yang diperkirakan dibangun atau mulai dikelola sekitar tahun anggaran 2021 atau 2022 tersebut, berdasarkan informasi yang diperoleh, diduga sudah tidak beroperasi dan kegiatan usahanya dihentikan pada 2022.

Berhentinya usaha tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan, terutama menyangkut kondisi usaha, penggunaan modal, laporan keuangan, serta keberadaan aset BUMDes setelah kegiatan peternakan ayam tidak lagi berjalan.

Informasi awal menyebutkan, usaha tersebut mengalami kondisi yang tidak menguntungkan atau mengalami kerugian sehingga akhirnya tidak dilanjutkan. Bahkan, terdapat penyebutan bahwa usaha tersebut mengalami kondisi "pailit" atau "tumpur"..

yang menjadi pertanyaan mengapa bisa mengalami kerugian sementara kandang ayam di kontrakkan kepada pihak ketiga oleh bumdes kotan mandiri dan sdr. Andi muhajir.

Namun, istilah tersebut masih perlu diklarifikasi dan dibuktikan melalui dokumen resmi, karena belum diketahui apakah penghentian usaha tersebut secara administrasi memang dinyatakan sebagai kerugian usaha, gagal usaha, atau memiliki status lain sesuai laporan pertanggungjawaban BUMDes.

Saat kegiatan usaha tersebut berjalan, pengelolaan BUMDes sekaligus unit usaha peternakan ayam disebut berada di bawah tanggung jawab Andi Muhajir, selaku pengelola BUMdes Desa koto tandun dan kepala unit.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik,sementara awak media SULTANMUDA TV,berupaya konfirmasi kepada saudari buk Nora selaku ketua BUMDES tersebut dengan melalu panggilan  whatsAp tidak di angkat dan di chat blum mendapat kan jawaban yang kongkrit atau memuaskan

Di antaranya, berapa nilai modal yang digunakan untuk membangun dan menjalankan usaha kandang ayam tersebut? Dari mana sumber modalnya? Berapa jumlah ternak yang pernah dikelola? Berapa hasil penjualan dan biaya operasionalnya? Berapa nilai kerugian yang terjadi hingga usaha tersebut dihentikan?

Selain itu, masyarakat juga patut mengetahui bagaimana kondisi aset kandang ayam setelah usaha berhenti. Apakah bangunan dan perlengkapan kandang masih ada, dialihkan, dijual, atau mengalami kerusakan?. yang sampai saat ini nilai keuangan bumdes dari baik uang tabungan tetap masyarakat, denda masyarakat yang sejak tahun 2016.

Pertanyaan lainnya adalah apakah seluruh aset dan keuangan unit usaha tersebut telah dicatat dalam laporan pertanggungjawaban BUMDes. karena masyarakat khawatir DI DUGA ada nasabah dengan memakai nama fiktif sebagai peminjam di bumdes kotan.

Jika benar usaha tersebut telah berhenti sejak 2022, maka laporan mengenai kondisi terakhir unit usaha, neraca aset, arus kas, serta pertanggungjawaban pengelolanya menjadi penting untuk diketahui masyarakat desa.

Apalagi BUMDes pada prinsipnya merupakan badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan kepentingan dan aset desa. Karena itu, pengelolaan modal dan asetnya semestinya dapat dipertanggungjawabkan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Awak media akan berupaya melakukan konfirmasi kepada Andi Muhajir selaku pengelola BUMDes sekaligus kepala unit, pemerintah desa, serta pihak terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan mengenai kronologi berdirinya usaha kandang ayam, besaran modal, kondisi usaha hingga penghentian pada 2022, serta keberadaan aset setelah usaha tidak lagi berjalan.

Pemberitaan ini tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan.

(Sumber Sultan muda TV )

***Team***

Read More

Ciptakan Kenyamanan Dan Kondusifitas di Wilayah Piket Koramil 03/Serengan Laksanakan Patroli Malam

Surakarta - Piket Koramil 03/Serengan Kodim 0735/Surakarta Serda Tito melaksanakan Patroli Malam di seputaran wilayah binaan Koramil 03/Serengan, Selasa (01/09/2026).

Ditegaskan Serda Tito patroli bersama Linmas bukan hanya sekedar kegiatan rutinitas Piket Koramil 03/Serengan,namun merupakan salah satu wujud tanggung jawab dan tindakan aktif Piket sebagai upaya menciptakan kondusifitas, meminimalisir terjadinya kriminalitas maupun kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lainnya terhadap masyarakat khususnya di wilayah Koramil 03/Serengan.

"Harapan kami dengan adanya patroli rutin seperti ini dapat mencegah terjadinya tindak kejahatan dan juga menjaga situasi tetap aman dan kondusif."pungkasnya.

Penulis : Arda 72

Read More

PTPN IV PalmCo Dorong Peremajaan Sawit Rakyat Disertai Tanam Padi Gogo di Asahan

ASAHAN — Upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat sekaligus menjaga pendapatan petani selama masa peremajaan tanaman dilakukan PTPN IV PalmCo melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dipadukan dengan penanaman padi gogo. Program tersebut mulai dijalankan di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Senin (31/8/2026).

Penanaman perdana berlangsung di lahan Koperasi Produsen Petani Kelapa Sawit (KPPKS) Kesepakatan, Desa Gotting Sidodadi, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge. Lahan yang merupakan eks Plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Lokal itu memiliki luas 284 hektar.

https://youtube.com/shorts/t6PMwurqk4g?si=CSZmP6LSKMF21oQD

Pada tahap awal, pendanaan PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) mencakup 88,30 hektar yang dikelola oleh 52 petani. Di sebagian lahan yang diremajakan tersebut, sekitar 5 hektar dimanfaatkan untuk penanaman padi gogo secara tumpang sari atau intercropping.

Penanaman padi dilakukan untuk memberikan sumber pendapatan alternatif bagi petani ketika tanaman sawit yang diremajakan belum memasuki fase menghasilkan. Pada saat yang sama, pola tersebut dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan di tengah tantangan perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta kebutuhan pangan.

Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV, Arya Sandhiyudha, mengatakan, pendampingan kepada petani sawit rakyat merupakan bagian dari peran perusahaan perkebunan negara dalam mendorong penguatan sektor perkebunan rakyat.

Menurut dia, PTPN memiliki posisi strategis karena meskipun mengelola sekitar 5 persen dari total perkebunan sawit nasional, perusahaan negara tersebut memiliki kepedulian terhadap keberadaan petani sawit rakyat yang mencapai sekitar 42 persen dari total sawit nasional.

"Ini adalah bukti bahwa PTPN merupakan perkebunan sawit negara yang hanya mengelola 5 persen dari total sawit nasional, namun memiliki kepedulian serta tanggung jawab terhadap 42 persen petani sawit rakyat," ujar Arya saat menghadiri penanaman perdana di Asahan.

Ia berharap KPPKS Kesepakatan dapat meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan anggotanya setelah tanaman hasil peremajaan memasuki masa produksi.

Bupati Asahan Taufiq Zainal Abidin mengatakan, kolaborasi antara PTPN IV PalmCo melalui PTPN IV Regional I dan kelompok petani tersebut dapat mendukung pengembangan komoditas perkebunan sekaligus tanaman pangan di daerah.

Menurut Taufiq, pola tersebut sejalan dengan agenda pembangunan daerah dan kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan.

"Ini menunjukkan salah satu program strategis bagaimana meningkatkan produk unggulan, yaitu tanaman sawit, dan yang kedua untuk tanaman pangan. Kami apresiasi, mudah-mudahan ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Asahan," katanya.

Ketua KPPKS Kesepakatan H Syarifuddin Sirait mengatakan, pendampingan perusahaan tidak hanya dilakukan pada saat penanaman, tetapi juga sejak tahap persiapan program PSR. Pendampingan mencakup penyusunan dokumen, edukasi budidaya, hingga pelaksanaan penanaman.

Syarifuddin berharap produktivitas kebun anggota koperasi setelah peremajaan dapat meningkat. Minat petani untuk mengikuti program tersebut juga masih berkembang. Menurut dia, pendataan lahan untuk pengusulan PSR tahap kedua telah mencapai sekitar 150 hektar.

"Harapan kami ke depannya, produksi kami nanti bisa menyamai, paling tidak sama dengan PTPN," ujar Syarifuddin.

Untuk mendukung pemasaran hasil kebun setelah tanaman memasuki fase menghasilkan, PTPN IV PalmCo melalui Regional I juga menyiapkan skema penyerapan tandan buah segar (TBS) petani di pabrik kelapa sawit seinduk PTPN Group. Perusahaan menyatakan akan membeli TBS dari KPPKS Kesepakatan dengan harga yang kompetitif.

Selain itu, petani mitra akan difasilitasi dalam memperoleh sertifikasi keberlanjutan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sertifikasi tersebut diharapkan membuka peluang bagi petani untuk memperoleh nilai tambah dari hasil produksi sawit yang memenuhi standar keberlanjutan.

Program penanaman padi gogo di lahan PSR juga direncanakan untuk diperluas ke lembaga pekebun mitra PTPN IV Regional I lainnya yang menjalankan program serupa.

Penanaman perdana di Asahan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Asahan, antara lain Ketua DPRD Kabupaten Asahan Efi Irwansyah Pane, Kapolres Asahan AKBP Adi Dharma Pramudita, Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Mochamad Judhy Ismono, dan Dandim 0208/Asahan Letkol Inf Edy Syahputra.

Dari PTPN IV PalmCo hadir Region Head PTPN IV Regional I Rurianto, Operation Head I Rina Tanjung, serta jajaran manajemen perusahaan.

***Hobbi Pargaulan***

Read More

Polemik Penebangan Pohon Tenggulun Di Desa Bulak Berujung Kesepakatan Empat Tuntutan Rakyat Disetujui

Indramayu, Setgaptarget.com

Polemik penebangan pohon tenggulun tanpa izin di wilayah Desa Bulak dan Bulak Lor, kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, akhirnya menemukan titik terang.

Pihak yang berkaitan menyatakan bertanggung jawab dan bersedia memenuhi tuntutan masyarakat sebagai bentuk penggantian atas kerugian yang ditimbulkan.

Seperti di ketahui

Masyarakat sebelumnya menyampaikan empat tuntutan, yakni:

Merenovasi saluran air (solokan) Banjar.

Merenovasi pelataran mushola.

Mengganti atap bedeng/aula Banjar.

Memperbaiki jalan Banjar.

Dari empat tuntutan tersebut, tiga tuntutan disetujui dan disepakati  sementara tuntutan terkait perbaikan jalan Banjar belum disepakati.

Kesepakatan tersebut menjadi langkah penyelesaian atas persoalan yang sebelumnya menimbulkan perhatian masyarakat, khususnya terkait keberadaan pohon tenggulun yang selama ini dianggap sebagai bagian penting dari sejarah dan identitas Desa Bulak dan Bulak Lor.

Masyarakat menyampaikan apresiasi kepada para  sesepuh, pemuda, serta seluruh warga Desa Bulak dan Bulak Lor yang telah  peduli terhadap keberadaan pohon tenggulun dan ikon monyet yang menjadi simbol serta bagian dari warisan desa.

“Terima kasih kepada teman-teman, tokoh masyarakat, para sesepuh, dan seluruh masyarakat Desa Bulak dan Bulak Lor yang telah peduli dan ikut menjaga ikon monyet serta pohon tenggulun sebagai simbol desa yang telah ada sejak ratusan tahun lalu.”

Ke depan, masyarakat berharap keberadaan pohon tenggulun dan habitat monyet di kawasan tersebut dapat terus dijaga, dilestarikan, dan menjadi warisan yang tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Menjaga pohon tenggulun bukan hanya menjaga pepohonan, tetapi juga menjaga sejarah, identitas, dan warisan Desa Bulak dan Bulak Lor.

(Nana. S)

Read More

Konfetensi kerja kabupaten I PGRI Indramayu Masa Bakti XXIII Tahun 2025 - 2030 Telah Dibuka Secara Resmi

Indramayu, Sergaptarget.com  Pemerintah Kabupaten Indramayu menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sektor pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam mewujudkan kemajuan daerah.

‎

‎Komitmen tersebut disampaikan dalam Pembukaan Konferensi Kerja Kabupaten (Konkerkab) I PGRI Kabupaten Indramayu Masa Bakti XXIII Tahun 2025–2030 dengan tema “Membangun Soliditas dan Profesionalisme Guru untuk PGRI Indramayu Maju Menuju Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur" di Gedung PGRI Indramayu, Kamis (27/08/2026). 

‎

‎Bupati Indramayu Lucky Hakim, melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu, Yus Rusmadi, mengatakan guru memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

‎

‎“Guru bukan hanya penyampai materi, tetapi juga pembimbing, inspirator, pembentuk karakter, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan," katanya.

Karena itu, imbuh Yus profesionalisme guru harus didukung dengan lingkungan kerja yang memberikan ruang berkembang, kepastian, penghargaan, serta rasa aman dan nyaman dalam menjalankan tugas. 

‎

‎Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, PGRI, sekolah, orang tua, dan masyarakat agar peningkatan kualitas pendidikan dapat berjalan secara berkelanjutan.

‎

‎“Pendidikan adalah pintu masuk untuk mewujudkan Indramayu REANG. Karena itu, mari kita perkuat gotong royong dan kolaborasi untuk menghadirkan pendidikan berkualitas serta masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Indramayu,” ujarnya. 

‎

‎Sejalan dengan hal tersebut, Ketua PGRI Kabupaten Indramayu Caridin mengatakan, Konkerkab menjadi momentum penting bagi organisasi untuk melakukan evaluasi sekaligus menyusun program kerja yang lebih konkret dan memberikan manfaat bagi guru serta dunia pendidikan.

‎

‎“PGRI akan terus mendorong peningkatan kompetensi guru, memperkuat soliditas organisasi, serta mengawal kesejahteraan dan perlindungan guru," terangnya. 

"Perjuangan ini akan dilakukan melalui dialog, advokasi, dan sinergi yang konstruktif bersama Pemerintah Kabupaten Indramayu dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan,” ujarnya.

‎

‎Caridin juga mendorong para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan kecerdasan buatan secara bijak sebagai bagian dari proses pembelajaran.

‎

‎“Yang kita butuhkan bukan banyaknya program, tetapi program yang realistis, terukur, dan memberikan dampak langsung. Mari kita bangun PGRI yang semakin solid, guru yang semakin profesional, dan pendidikan Indramayu yang semakin maju,” katanya.

‎

‎Konkerkab I PGRI Kabupaten Indramayu diikuti pengurus PGRI Kabupaten, Pengurus PGRI Provinsi Jawa Barat, pengurus PGRI cabang dan utusan ranting se-Kabupaten Indramayu, serta perwakilan perangkat kelengkapan organisasi PGRI Kabupaten Indramayu. Konkerkab ini menjadi momentum bagi PGRI untuk mengevaluasi program sekaligus menyusun langkah kerja ke depan dalam mendukung peningkatan kualitas guru dan pendidikan di Kabupaten Indramayu.

‎Selain agenda organisasi, kegiatan juga memberikan ruang bagi UMKM binaan PGRI Cabang se-Kabupaten Indramayu untuk memperkenalkan dan memasarkan produknya kepada peserta dan masyarakat.

‎

‎(Nana. S)

Read More