Indramayu, Sergaptarget.com Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Indramayu Tahun 2025 pada sidang paripurna DPRD, Rabu (01/04/2026).
Pandangan umum fraksi tersebut dibacakan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar, Abdul Rojak.
Dalam penyampaiannya, ia menegaskan LKPJ yang disampaikan Bupati merupakan bentuk pengakuan atas capaian sekaligus kondisi riil selama satu tahun kepemimpinan Bupati Indramayu, Lucky Hakim dan Wakil Bupati Syaefudin.
"Pandangan umum Fraksi Partai Golkar ini merupakan respon atas LKPJ Tahun 2025 yang telah disampaikan. Kami mencoba membaca, mengkaji, dan menganalisis secara komprehensif dan bertanggung jawab," ujar Abdul Rojak.
Ia menegaskan, sejak awal Fraksi Golkar telah berkomitmen untuk bersikap objektif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah, termasuk memberikan dukungan sekaligus kritik yang konstruktif.
"Golkar sejak awal memberi kesempatan kepada siapapun untuk bersama-sama membangun daerah. Kami akan tetap objektif membersamai kepemimpinan Bupati, terlepas dari posisi politik," katanya.
Namun demikian, Fraksi Golkar mempertanyakan sejumlah capaian kinerja yang disampaikan dalam LKPJ, terutama terkait angka realisasi program yang melebihi 100 persen.
Dalam nota penjelasan disebutkan capaian program mencapai 100 persen, bahkan beberapa program melampaui target seperti program pembangunan Indramayu mencapai 117,78 persen, peningkatan kesehatan dan ketenteraman masyarakat 118,9 persen, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat 124,15 persen.
"Kiranya Bapak Bupati dapat menjelaskan maksud dari capaian tersebut. Mohon penjelasan yang lebih rinci agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Rojak menyoroti kondisi riil di lapangan yang dinilai masih jauh dari kata ideal.
Ia menyebut Indramayu masih dihadapkan pada berbagai persoalan kompleks yang membutuhkan penanganan serius.
"Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Indramayu masih menjadi kabupaten termiskin di Jawa Barat. Ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua," ujarnya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan klasik yang hingga kini belum terselesaikan, seperti masalah sampah, jalan rusak, hingga pelayanan publik yang belum optimal.
"Bapak bisa melihat sendiri, sampah masih berserakan, jalan berlubang masih banyak. Ini persoalan nyata yang dirasakan masyarakat sehari-hari," kata Abdul Rojak.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak abai terhadap tanggung jawabnya, serta mampu mengoptimalkan peran perangkat daerah hingga tingkat kecamatan.
"Kita semua punya tanggung jawab. Dinas, camat, hingga perangkat lainnya harus dioptimalkan untuk mengurai persoalan secara gotong royong sesuai visi yang telah ditetapkan," ujarnya.
Dalam penyampaiannya, Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya konsistensi antara pernyataan dan tindakan dalam pemerintahan.
Ia bahkan mengutip ayat yang mengingatkan tentang larangan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan.
"'Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun', sangat besar kemurkaan Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakannya," ucapnya.
Selain itu, Abdul Rojak turut menyinggung adanya peristiwa yang dinilai mencederai kepercayaan publik, termasuk dugaan terkait penanganan barang terlarang yang tidak sesuai prosedur.
Ia mengatakan peristiwa Satpol-PP menangkap satu buah mobil berisi miras dan dibawa ke Pendopo. Barang itu bukannya diamankan dan dimusnahkan tapi diduga dilepaskan kembali.
"Peristiwa seperti ini tentu sangat menyakiti hati masyarakat, khususnya di bulan Ramadan. Hal-hal seperti ini harus menjadi perhatian kita semua.
(Nana. S)
