Sergap Target

Berita Terkini

Temuan BPK Soroti Belanja Barang 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB-FPWI Desak Kejati Jabar Turun Tangan

INDRAMAYU, – sergaptarget.com Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Aliansi Pem...

Postingan Populer

Rabu, 18 November 2026

Temuan BPK Soroti Belanja Barang 31 Kecamatan dan Dana BOS Rp56 Miliar, APIB-FPWI Desak Kejati Jabar Turun Tangan

INDRAMAYU, – sergaptarget.com Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu kembali menjadi sorotan. Aliansi Pemuda Indramayu Bergerak (APIB) dan Forum Perjuangan Wartawan Indramayu (FPWI) secara terpisah melaporkan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang terungkap dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan tersebut berkaitan dengan sejumlah temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, mulai dari ketidaksesuaian realisasi belanja barang dan jasa di 31 kecamatan, kekurangan volume pekerjaan infrastruktur, hingga kesalahan penganggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp56 miliar lebih.

APIB melalui perwakilannya, Feby Suharto, menyampaikan laporan pengaduan ke Kejaksaan Negeri Indramayu dengan nomor 006/APIB/Tipikor/XV/2026. Sementara itu, FPWI melalui ketuanya, Chong Soneta, melayangkan pengaduan masyarakat (dumas) kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

FPWI juga menyampaikan tembusan pengaduan kepada Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, dan Polda Jawa Barat.

Kedua laporan tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026), sebagai bentuk dorongan agar temuan pemeriksaan BPK tidak berhenti sebatas rekomendasi administratif, tetapi ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pelanggaran pidana.

Sekretaris Jenderal FPWI, Tomi Susanto, menegaskan pihaknya akan mengawal proses penanganan temuan tersebut.

“Kami serius mengawal kasus temuan BPK tahun 2024 agar segera diproses hukum. Jangan sampai berbagai catatan pemeriksaan hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujarnya.

Menurut Tomi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Indramayu tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan anggaran telah berjalan tanpa persoalan.

Berdasarkan LHP Nomor 39 A/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tertanggal 23 Mei 2025, BPK mencatat sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2024.

Belanja Barang dan Jasa di 31 Kecamatan Bermasalah

Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada 31 kecamatan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

BPK mencatat nilai ketidaksesuaian tersebut mencapai Rp1.967.483.078. Kondisi ini menyebabkan penyajian realisasi belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2024 tidak sepenuhnya mencerminkan transaksi yang sebenarnya.

Temuan yang melibatkan seluruh kecamatan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di tingkat pemerintahan kecamatan.

Kekurangan Volume 35 Paket Pekerjaan Infrastruktur

BPK juga menemukan kekurangan volume pada 35 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tersebar di sejumlah perangkat daerah.

Pada pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, nilai kekurangan volume tercatat sebesar Rp1.821.214.000.

Dari temuan tersebut, terdapat pengembalian ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp169.913.000. Sementara dokumen pemeriksaan juga mencatat kelebihan pembayaran yang masih perlu ditindaklanjuti sebesar Rp1.580.239.000.

Temuan ini menyoroti pentingnya pengawasan teknis, pemeriksaan hasil pekerjaan, serta ketelitian dalam proses pembayaran proyek yang bersumber dari APBD.

Kesalahan Penganggaran Dana BOS Rp56 Miliar

Temuan dengan nilai terbesar terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Indramayu.

BPK mencatat kesalahan penganggaran Belanja Pegawai yang bersumber dari dana BOS sebesar Rp56.000.468.200 atau sekitar 99,72 persen dari total pagu anggaran Rp56.158.095.300.

Dalam dokumen pemeriksaan dijelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk membayar honorarium bulanan tenaga pendidik dan kependidikan non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.

Persoalan utamanya terletak pada klasifikasi rekening belanja yang digunakan. Berdasarkan ketentuan pengelolaan keuangan daerah, pembayaran honorarium tenaga non-ASN tersebut semestinya diklasifikasikan dalam Belanja Barang dan Jasa, bukan Belanja Pegawai.

Akibatnya, penyajian LRA pada pos Belanja Pegawai menjadi lebih saji, sedangkan Belanja Barang dan Jasa kurang saji dengan nilai yang sama.

BPK juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses penganggaran yang melibatkan beberapa unsur birokrasi, yakni Pengguna Anggaran pada Disdikbud, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Ketiganya dinilai kurang cermat dalam pemilihan, penyusunan, dan evaluasi kode rekening belanja pada dokumen perencanaan anggaran.

FPWI: Jangan Berlindung di Balik Opini WTP

Tomi Susanto menilai temuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam sistem penganggaran dan pengawasan keuangan daerah yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.

Ia secara khusus menyoroti kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar yang dinilai bukan sekadar persoalan teknis pencatatan.

“Ini cerminan nyata dari inkompetensi sistemik yang melibatkan banyak lapis birokrasi, mulai dari satuan kerja perangkat daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah, hingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Layak atau tidak mereka bekerja bisa dinilai dari persoalan ini. Kami serius sudah mendatangi Kejati Jabar untuk mendorong kasus ini segera diproses hukum,” tegasnya.

Tomi juga mengingatkan agar opini WTP tidak dijadikan tameng untuk mengabaikan catatan pemeriksaan BPK.

Ia mendesak Bupati Indramayu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran, termasuk memastikan seluruh rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti dan kelebihan pembayaran yang tercatat dikembalikan ke kas daerah sesuai ketentuan.

“Kami akan telusuri, apakah sudah dikembalikan atau belum. Yang jelas, temuan ini menunjukkan adanya titik kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera dibenahi,” katanya.

Sementara itu, praktisi hukum asal Indramayu, Guruh Pranadika, S.H., menilai temuan pemeriksaan perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, pengembalian keuangan negara tidak otomatis menutup kemungkinan proses hukum apabila dalam pemeriksaan lebih lanjut ditemukan unsur tindak pidana.

Karena itu, ia mendorong aparat penegak hukum menelusuri fakta dan pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketika dikonfirmasi mengenai temuan kesalahan penganggaran dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, H. Caridin, mengaku belum memahami persoalan yang dimaksud.

“Untuk temuan BOS yang mana, saya belum paham, Mas,” ujar Caridin melalui pesan WhatsApp, Minggu sore (15/11/2026).

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut dari pihak Pemkab Indramayu mengenai tindak lanjut atas seluruh temuan tersebut. (Asep Yana supriadi)

Diduga Akibat Arus Pendek Ruang Guru SDN 3 Sleman Kec Sliyeg Indramayu Terbakar




Indramayu, Sergaptarget.com 
 Ruang guru Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Sleman, Desa Sleman, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu Terbakar pada  Selasa (17/11/2026) sekitar pukul 23.30 WIB.

Akibat kebakaran  tersebut  satu ruang guru terbakar serta Sejumlah barang inventaris, peralatan elektronik, hingga dokumen dan arsip penting milik sekolah turut hangus dilalap api.

Kepala SDN 3 Sleman, Hj. Sewi, S.Pd.SD., mengatakan kebakaran tersebut diduga  dari arus pendek , Dugaan itu masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Menurutnya, peristiwa tersebut diketahui setelah warga sekitar melihat kepulan asap disertai kobaran api dari dalam ruang guru. Api kemudian mulai melalap bagian plafon yang diduga terbuat dari material mudah terbakar.

Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya. Berkat kesigapan warga, api berhasil dikendalikan sehingga tidak sampai menghanguskan seluruh bangunan sekolah.

“Begitu melihat kepulan asap dan kobaran api dari ruang guru, warga langsung berusaha memadamkannya dengan peralatan seadanya,” ungkap Hj. Sewi.

Adapun sejumlah barang yang terdampak kebakaran di antaranya Smart TV bantuan pemerintah, printer, kipas angin, laptop, televisi, lemari, perangkat pengeras suara portabel, meja dan kursi guru, serta berbagai dokumen administrasi sekolah, laporan kedinasan, arsip sekolah, dan administrasi guru.

Selain barang-barang tersebut, sejumlah inventaris lainnya juga dilaporkan terbakar dan masih dalam proses pendataan.

Akibat kejadian itu, pihak sekolah memperkirakan kerugian material mencapai lebih dari Rp100 juta.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kebakaran serta total kerugian masih memerlukan pendataan dan pemeriksaan lebih lanjut dari pihak terkait.

(Nana. S)

Pastikan Kesiapan Petugas, Satops Patnal Lapas Pasir Pangarayan Lakukan Pengecekan Regu Jaga




PASIR PANGARAYAN – Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, kesiapsiagaan, serta kepatuhan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan, Satuan Operasional Kepatuhan Internal (Satops Patnal) Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan pengecekan kesiapan petugas regu jaga pada Rabu (18/11/2026).




Kegiatan ini merupakan bentuk pengawasan internal terhadap jajaran pengamanan guna memastikan seluruh petugas siap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengecekan dilakukan terhadap kesiapan petugas, kelengkapan administrasi pengamanan berupa buku jurnal dan laporan Komandan Jaga, serta pemeriksaan sarana dan perlengkapan pengamanan, seperti alat komunikasi Handy Talky (HT) dan kunci blok hunian.

Selain memastikan kelengkapan administrasi dan sarana pendukung, kegiatan ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh perlengkapan pengamanan berada dalam kondisi baik dan siap digunakan dalam menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Kasubsi Pelaporan dan Tata Tertib (Portatib), Assaufi Mubarokh, yang juga merupakan anggota Satops Patnal, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap petugas merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan tugas pengamanan.

“Pengecekan ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan setiap petugas regu jaga siap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak hanya kesiapan personel, kelengkapan administrasi serta sarana dan prasarana pengamanan juga harus menjadi perhatian. Saya mengingatkan seluruh jajaran agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, kewaspadaan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” ujar Assaufi menyampaikan pesan Kalapas.

Ia juga menegaskan bahwa pengawasan internal akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan berharap seluruh jajaran pengamanan semakin meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab, serta memastikan seluruh administrasi dan perlengkapan pengamanan terpelihara dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif.

***Hobbi Pargaulan***

Empat Bulan Menimba Pengalaman, Lapas Pasir Pangarayan Lepas Mahasiswa Magang Universitas Pasir Pangarayan




Pasir Pangarayan – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan kegiatan pelepasan empat mahasiswa magang dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangarayan (UPP), Selasa (17/11/2026). Kegiatan ini menandai berakhirnya masa magang mahasiswa yang telah berlangsung selama empat bulan.



Kegiatan pelepasan dilaksanakan di Ruang Kepala Lapas (Kalapas) Pasir Pangarayan dan dihadiri langsung oleh Kepala Lapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, jajaran pejabat struktural, serta Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangarayan, Almadison.

Adapun empat mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang tersebut yakni Hairuni Rahmi, Sindi Aulia, Elfinora Nasution, dan Jepri Al Pauzan. Selama empat bulan menjalani magang, para mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk mengenal secara langsung lingkungan kerja pemasyarakatan, memahami tugas dan fungsi petugas, serta memperoleh pengalaman praktis yang berkaitan dengan bidang ilmu hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan magang dengan baik di Lapas Pasir Pangarayan.

"Selama empat bulan menjalani magang, kami berharap para mahasiswa telah memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan baru, khususnya mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Jadikan pengalaman ini sebagai bekal berharga untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Teruslah belajar, kembangkan potensi diri, dan tetap jaga nama baik almamater," ujar Efendi.

Sementara itu, Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pasir Pangarayan, Almadison, menyampaikan terima kasih kepada pihak Lapas Pasir Pangarayan, khususnya Kalapas dan jajaran, yang telah memberikan kesempatan serta bimbingan kepada mahasiswa selama menjalani program magang.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan, pendampingan, dan ilmu yang telah diberikan kepada mahasiswa kami selama empat bulan ini. Pengalaman praktik secara langsung di lingkungan pemasyarakatan tentunya menjadi nilai tambah bagi mahasiswa dalam memahami penerapan ilmu hukum di dunia kerja. Semoga kerja sama antara Universitas Pasir Pangarayan dan Lapas Pasir Pangarayan dapat terus terjalin dengan baik," ungkap Almadison.

Melalui kegiatan ini, Lapas Pasir Pangarayan berharap pengalaman magang yang telah diperoleh dapat menjadi bekal bagi para mahasiswa dalam meningkatkan kompetensi, wawasan, serta kesiapan menghadapi dunia profesional.

Kegiatan pelepasan berlangsung dengan penuh keakraban dan menjadi penutup dari rangkaian program magang mahasiswa Universitas Pasir Pangarayan di Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan.

***Hobbi Pargaulan**"

Selasa, 17 November 2026

Pertamina Butuh Waktu 2 Minggu Untuk Menunggu Hasil Laboratorium Terkait Pencemaran Air Disawah dan Pemukiman




Indramayu, Sergaptarget.com Warga terdampak dugaan pencemaran air di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, berharap Pertamina mempercepat hasil pemeriksaan laboratorium. Pasalnya, perusahaan membutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk mengetahui hasil uji sampel, sementara warga meminta kepastian paling lambat dalam sepekan.

Perbedaan tenggat waktu tersebut menjadi perhatian warga yang kini menghadapi dampak dugaan pencemaran air terhadap rumah dan lahan pertanian mereka. Masyarakat tidak ingin persoalan berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai sumber aliran maupun langkah pemulihan lingkungan.

Air yang dilaporkan warga sebelumnya terlihat berwarna kekuningan, berbuih, dan memiliki lapisan menyerupai minyak. Aliran tersebut dilaporkan menggenangi area persawahan hingga pekarangan rumah.

Minta Pemerintah Kaji Risiko
Dampaknya, sekitar 17 rumah dilaporkan terdampak. Rinciannya, 12 rumah berada di Desa Kedokan Agung dan lima rumah lainnya di Desa Kedokan Bunder. Sementara itu, area persawahan yang terdampak diperkirakan mencapai empat hektare. Sejumlah tanaman padi juga dilaporkan menguning hingga mengering.

Pertamina EP Mundu sebelumnya telah mengambil sampel air sebanyak tiga kali untuk diperiksa di laboratorium. Namun, estimasi waktu pemeriksaan sekitar dua minggu dinilai warga terlalu lama mengingat dampak yang mereka rasakan.

Camat Kedokan Bunder, Roshadian Purnama, SH, saat ditemui di kantornya pada Selasa (17/11/2026), mengatakan pihaknya telah memantau perkembangan persoalan tersebut. Ia juga meminta pemerintah desa segera melakukan pendataan terhadap rumah, persawahan, dan pekarangan warga yang mengalami dampak.

"Sudah saya monitor, dan saya perintahkan Kuwu Desa Kedokan Agung untuk segera menangani warga yang terdampak, guna mendata rumah-rumah yang mengalami kerusakan, begitu pun dengan area persawahan dan pekarangan warga. Adapun data ini sambil menunggu jawaban dari Pertamina dengan hasil laboratorium," kata Roshadian.

"Harapan saya semoga masalah ini cepat terselesaikan. Kita musyawarahkan nanti dengan pihak Pertamina dan warga yang terdampak," ujarnya.

Sementara itu, Kuwu Desa Kedokan Agung, H Samsunahar, menyebut laporan kerusakan rumah masih terus bertambah. Berdasarkan pendataan warga dan pengecekan langsung di lapangan, sementara ini tercatat 17 rumah terdampak.

"Data yang saya terima dari hasil laporan per warga dan pengecekan langsung di lokasi pada hari ini total 17 rumah yang terdampak. Sebanyak 12 rumah milik warga Desa Kedokan Agung dan lima rumah milik warga Desa Kedokan Bunder," terang Samsunahar.

Ia meminta masyarakat tetap bersabar sembari menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan pihak Pertamina.

"Harapan saya sebagai kuwu atau kepala desa kepada warga yang terdampak, mohon sabar. Kita tunggu pekan ini hasil dari laboratorium yang diuji oleh pihak Pertamina," pungkasnya kepada Narative.id.

Di sisi lain, Pertamina sebelumnya telah melakukan penutupan saluran pipa pengasaman pada Minggu sekitar pukul 14.30 WIB. Langkah tersebut menjadi bagian dari penanganan awal setelah munculnya keluhan masyarakat.

Meski demikian, penutupan saluran dan mulai menyusutnya air belum sepenuhnya menjawab persoalan warga. Mereka masih membutuhkan kepastian mengenai kandungan air, sumber aliran, serta kemungkinan hubungan kejadian tersebut dengan aktivitas operasional perusahaan.

Warga juga berharap hasil laboratorium nantinya menjadi dasar tindak lanjut yang konkret, bukan sekadar hasil pemeriksaan administratif. Jika ditemukan adanya keterkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan, masyarakat menginginkan kejelasan mengenai tanggung jawab, pendataan kerugian, serta pemulihan rumah dan lahan pertanian.

Hingga kini, penyebab munculnya air yang diduga bercampur minyak tersebut belum dapat dipastikan. Dugaan keterkaitan dengan aktivitas Pertamina masih membutuhkan pembuktian melalui pemeriksaan teknis dan hasil laboratorium.

Bagi warga Kedokan Agung dan Kedokan Bunder, persoalan utama saat ini bukan hanya menunggu hasil uji sampel. Mereka juga menanti kepastian kapan dampak yang dirasakan dapat ditangani dan bagaimana nasib rumah serta lahan pertanian yang terdampak.

(Nana. S)

Menjaga Kondusifitas Wilayah Agar Tertib, Aman, Dan Nyaman Piket Koramil 02/Banjarsari Melaksanakan Patroli Malam


Uploaded Image

Surakarta, Selasa, 17 November 2026 Pukul 21.00 wib s/d selesai Piket Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Koptu Tutut melaksanakan Patroli malam di seputaran Wilayah Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Ditegaskan Koptu Tutut Patroli malam dilakukan secara rutin oleh piket koramil 02/bjs bersama anggota linmas dengan sasaran tempat - tempat keramaian yang dianggap rawan dari tindak kejahatan dan kriminal serta obyek-obyek vital dan Tempat-tempat ibadah di wilayah kecamatan Banjarsari

Dalam patroli tersebut, Piket Koramil bersama anggota linmas selalu mengajak dan menghimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dari tindak kejahatan yang dapat merugikan warga masyarakat dan juga harus tanggap terhadap perkembangan lingkungan disekitar.

Penulis : Arda 72

Senin, 16 November 2026

Perkuat Pembinaan Kerohanian, Lapas Pasir Pangarayan Jalin Audiensi dengan Pastoran Paroki St. Ignatius




PASIR PENGARAIAN – Dalam upaya memenuhi hak-hak warga binaan serta meningkatkan kualitas pembinaan kepribadian di bidang kerohanian, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan melaksanakan audiensi dengan pihak Pastoran Paroki St. Ignatius Pasir Pengaraian, Keuskupan Padang, pada Senin (16/11/2026).




Audiensi ini menjadi langkah awal dalam menginisiasi pelayanan pembinaan kerohanian bagi warga binaan beragama Katolik. Pasalnya, pelayanan kerohanian Katolik di Lapas Pasir Pangarayan sebelumnya belum terlaksana secara terjadwal dan rutin.

Kedatangan perwakilan Lapas yang terdiri dari Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka. KPLP), Freddy Rinadi Siregar, bersama Staf Pembinaan, Zulfan Hasri, disambut hangat oleh Pastor Kepala Paroki St. Ignatius, Pastor P. Frelly Pasaribu, Pr.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Lapas menyampaikan permohonan dukungan dan kerja sama kepada pihak Pastoran terkait pengiriman rohaniawan untuk memberikan pelayanan ibadah, bimbingan rohani, serta konseling spiritual bagi warga binaan pemeluk agama Katolik.

Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, melalui Ka. KPLP Freddy Rinadi Siregar, menyampaikan bahwa pemenuhan hak beribadah dan pembinaan kerohanian merupakan bagian penting dari proses pembinaan warga binaan.

“Setiap warga binaan memiliki hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Melalui audiensi ini, kami berharap pelayanan kerohanian bagi warga binaan beragama Katolik dapat terlaksana secara rutin dan berkesinambungan, sehingga mereka memperoleh penguatan moral dan spiritual selama menjalani masa pidana,” ujar Freddy menyampaikan pesan Kalapas.

Pihak Pastoran Paroki St. Ignatius menyambut baik inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan Lapas Pasir Pangarayan dalam mendukung pelayanan kerohanian bagi warga binaan.

Melalui audiensi ini, diharapkan koordinasi antara kedua pihak dapat segera ditindaklanjuti dengan penyusunan jadwal pelayanan ibadah dan pembinaan kerohanian Katolik secara rutin. Dengan demikian, warga binaan dapat memperoleh kesempatan untuk memperkuat iman, memperbaiki diri, serta mempersiapkan kehidupan yang lebih baik ketika kembali ke tengah masyarakat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan dalam memenuhi hak-hak warga binaan tanpa membedakan latar belakang agama serta mewujudkan pembinaan pemasyarakatan yang humanis, inklusif, dan berorientasi pada perubahan perilaku yang lebih baik.

***Hobbi Pargaulan***

Lapas Pasir Pangarayan Hadiri Kunjungan Kerja Pangdam XIX/TT dalam Peninjauan Makodim 0324/Rohul




PASIR PENGARAIAN – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan menghadiri kegiatan kunjungan kerja Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai dalam rangka peninjauan Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0324/Rokan Hulu, Minggu (15/11/2026).





Dalam kegiatan tersebut, Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi P. Purba, diwakili oleh Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas (Ka.KPLP), Freddy Rinadi Siregar.

Kehadiran perwakilan Lapas Pasir Pangarayan merupakan bentuk partisipasi dalam kegiatan yang melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta instansi terkait di Kabupaten Rokan Hulu. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan koordinasi dan sinergi antarlembaga.

Freddy Rinadi Siregar menyampaikan bahwa kehadiran Lapas Pasir Pangarayan dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya memperkuat hubungan dan koordinasi dengan jajaran TNI serta instansi lainnya.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap sinergi dan komunikasi yang telah terjalin antara Lapas Pasir Pangarayan dengan jajaran TNI serta unsur Forkopimda dapat terus terjaga dan ditingkatkan. Koordinasi antarlembaga sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas masing-masing instansi, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Rokan Hulu,” ujar Freddy.

Partisipasi Lapas Pasir Pangarayan dalam kegiatan ini sejalan dengan komitmen Pemasyarakatan untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum serta instansi terkait guna mendukung terciptanya situasi yang aman, tertib, dan kondusif.

***Hobbi Pargaulan***

Miliki Sabu 1,81 Gram, Pria di Tambusai Utara Ditangkap Satresnarkoba Polres Rohul




ROKAN HULU  – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial HH alias B (33) diamankan petugas di pinggir jalan Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (14/11/2026) dini hari.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,81 gram yang dikemas dalam sejumlah plastik klip bening.





Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa lokasi di pinggir jalan Desa Payung Sekaki kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu IPTU Dendy Gusrianto, S.H., M.H., memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi.

Pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB, tim opsnal yang dipimpin AIPDA Hendri Rikardo melakukan penindakan di lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria yang diketahui berinisial HH alias B.

Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan sejumlah paket sabu, sebuah tas berwarna hitam, plastik klip, satu unit handphone merek Realme, serta satu unit sepeda motor Honda Revo berwarna biru.

Petugas kemudian melanjutkan penggeledahan ke rumah tersangka. Di lokasi tersebut kembali ditemukan sejumlah paket sabu, plastik klip, tisu, plastik bening, serta sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari seseorang berinisial S alias K yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Dendy Gusrianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polres Rokan Hulu menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. *(Humas Polres Rohul)*

*ROKAN HULU* – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Rokan Hulu kembali mengungkap kasus dugaan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu. Seorang pria berinisial HH alias B (33) diamankan petugas di pinggir jalan Desa Payung Sekaki, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Sabtu (14/11/2026) dini hari.

Dari tangan tersangka, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,81 gram yang dikemas dalam sejumlah plastik klip bening.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa lokasi di pinggir jalan Desa Payung Sekaki kerap dijadikan tempat transaksi narkotika.

Menindaklanjuti informasi tersebut, Kasat Resnarkoba Polres Rokan Hulu IPTU Dendy Gusrianto, S.H., M.H., memerintahkan personel untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi.

Pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 00.30 WIB, tim opsnal yang dipimpin AIPDA Hendri Rikardo melakukan penindakan di lokasi dan berhasil mengamankan seorang pria yang diketahui berinisial HH alias B.

Saat dilakukan penggeledahan badan, petugas menemukan sejumlah paket sabu, sebuah tas berwarna hitam, plastik klip, satu unit handphone merek Realme, serta satu unit sepeda motor Honda Revo berwarna biru.

Petugas kemudian melanjutkan penggeledahan ke rumah tersangka. Di lokasi tersebut kembali ditemukan sejumlah paket sabu, plastik klip, tisu, plastik bening, serta sebuah sendok yang terbuat dari pipet plastik.

Dari hasil interogasi awal, tersangka mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut berada dalam penguasaannya dan diperoleh dari seseorang berinisial S alias K yang saat ini masih dalam penyelidikan.

Selanjutnya, tersangka beserta seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Rokan Hulu untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tes urine, tersangka dinyatakan positif mengandung metamfetamina.

Kapolres Rokan Hulu AKBP Emil Eka Putra, S.I.K., M.Si., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Dendy Gusrianto, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan upaya pemberantasan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Rokan Hulu.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran narkotika di lingkungan masing-masing.

Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Polres Rokan Hulu menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika demi menjaga keamanan dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya penyalahgunaan narkoba. 

***Hobbi Pargaulan***
*(Humas Polres Rohul)*

Operasi Zebra Lodaya 2026, Satlantas Polres Indramayu Ajak Masyarakat Tertib Berlalu Lintas



Indramayu, Sergaptarget.com  Satlantas Polres Indramayu mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan dalam berlalu lintas melalui pelaksanaan Operasi Zebra Lodaya 2026.

Operasi tersebut resmi dimulai pada 16 November dan akan berlangsung hingga 29 November 2026. Melalui operasi ini, Satlantas Polres Indramayu mengingatkan seluruh pengguna jalan agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas serta mengutamakan keselamatan saat berkendara.

Operasi Zebra Lodaya 2026 juga menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Satlantas Polres Indramayu mengimbau masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan, baik untuk melindungi diri sendiri, keluarga, maupun sesama pengguna jalan.

Masyarakat pun diajak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas dengan membiasakan perilaku tertib saat berkendara. “Ayo tertib berlalu lintas! Jadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama.”

(BABIL)