Berita Terkini

Polda Riau Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kehumasan Tahun 2026

Pekanbaru -  Polda Riau melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan Kehumasan Tahun Anggaran 2026, yang diikuti oleh Para Kasi Humas Polres...

Postingan Populer

Jumat, 13 Februari 2026

Polda Riau Gelar Pelatihan Peningkatan Kemampuan Kehumasan Tahun 2026


Pekanbaru -  Polda Riau melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan Kehumasan Tahun Anggaran 2026, yang diikuti oleh Para Kasi Humas Polres Jajaran Polda Riau serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satker Polda Riau. Bertempat di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau. Kamis (12/2/2026)



Kegiatan pelatihan yang dibuka oleh Wakapolda Riau Brigjen Pol Hengki Haryadi, yang mewakili Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, turut hadir juga Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, serta Para Pejabat Utama Polda Riau.

Pelatihan ini menghadirkan dua narasumber, yakni Assoc. Prof. Eka Putra, S.T., M.S.C., Ph.D., Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, serta Aris Nugroho, S.H., Content Creator Riau Creative Hub.

Dalam arahannya, Wakapolda Riau menekankan pentingnya manajemen media sebagai salah satu kunci keberhasilan organisasi Polri. Ia membagikan pengalaman selama 15 tahun berdinas di Polda Metro Jaya yang menjadi barometer keamanan nasional, di mana pengelolaan media menjadi prioritas strategis.

"Manajemen media adalah kunci utama keberhasilan organisasi kita. Baik atau buruknya citra Polri sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola media," ujarnya.

Wakapolda juga menyoroti tantangan era digital native, di mana jumlah ponsel di Indonesia melebihi jumlah penduduk dan mayoritas masyarakat aktif di media sosial. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut Polri untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan yang terjadi secara cepat dan masif.

Ia mengingatkan tentang fenomena post-truth di ruang digital, di mana opini dan emosi kerap mengalahkan fakta. Berbagai narasi negatif di media sosial dapat memengaruhi persepsi publik apabila tidak diimbangi dengan kontra narasi yang tepat dan berbasis data.

"Jangan biarkan narasi negatif mendominasi tanpa ada respons yang cepat dan kuat dari kita. Setiap personel Humas harus mampu mengemas kata-kata dan menyajikan data agar tidak terjadi salah persepsi di masyarakat," tegas Brigjen Hengki.

Lebih lanjut, Wakapolda Riau menyebut Humas sebagai Pasukan Khusus Polri dalam membangun citra institusi. Menurutnya, keberhasilan operasional di lapangan perlu dikemas secara visual dan naratif agar masyarakat dapat melihat peran Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Selain itu, sebagai bagian dari peningkatan kapasitas personil, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Zahwani Pandra juga memberikan materi kepada Para Kasi Humas Polres terkait pelatihan dan praktik langsung public speaking dalam menghadapi wartawan. 

Materi ini difokuskan pada teknik penyampaian pernyataan pers, penguasaan materi, pengendalian bahasa tubuh, hingga strategi menjawab pertanyaan kritis media secara lugas, tenang, dan profesional.

"Latihan tersebut bertujuan agar setiap Kasi Humas mampu tampil percaya diri saat memberikan keterangan resmi, menghindari kesalahan persepsi, serta memastikan pesan institusi tersampaikan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir" jelas Kombes Pandra.

Diharapkan pelatihan ini mampu melahirkan personel Humas yang profesional, memiliki keahlian khusus dalam mengelola informasi secara profesional, cerdas, dan humanis guna menjaga stabilitas keamanan serta kehormatan institusi di dunia maya, sejalan dengan semangat transformasi Polri Presisi.

Polresta Cirebon Ungkap 12 Kasus Narkoba Selama Januari - Februari 2026, 16 Tersangka Diamankan





Satuan Reserse Narkoba Polresta Cirebon berhasil mengungkap 12 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang selama periode Januari - Februari 2026. Sebanyak 16 tersangka telah diamankan dari hasil pengungkapan tersebut.

Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H, menyampaikan bahwa dari 12 kasus yang terungkap terdiri dari 3 kasus peredaran sabu-sabu, 1 kasus peredaran ganja kering, dan 8 kasus peredaran sediaan farmasi tanpa izin. Pihaknya turut mengamankan 16 tersangka dari seluruh kasus tersebut.

"Kasus-kasus tersebut diungkap di sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Cirebon. Modus transaksi yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari transaksi langsung, sistem bayar di tempat (COD), hingga lainnya," ujar Kombes Pol Imara Utama, S.H, S.I.K, M.H, dalam konferensi pers, Kamis (11/12/2025).

Ia mengatakan, dari hasil pengungkapan 12 kasus tersebut, petugas Polresta Cirebon berhasil menyita sejumlah barang bukti. Diantaranya Sabu-sabu 5,9 gram, 1,1 gram ganja kering, 10.501 butir obat keras terbatas, uang tunai Rp 4,04 juta, handphone, lakban, timbangan, dan lainnya.

Tersangka peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan ganja kering dijerat Pasal 114 Ayat 1 dan 2 junto Pasal 112 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman penjara 6 hingga 20 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp 13 miliar.

Sementara itu, tersangka peredaran obat keras tanpa izin dijerat Pasal 435 junto Pasal 138 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Sediaan Farmasi, dengan ancaman pidana penjara 12 tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.

"Kami memastikan akan terus memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di wilayah hukum Polresta Cirebon guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan bebas dari narkoba," pungkasnya.((Babil))

Kodim 0707/Wonosobo dan Pemda Wonosobo Gelar Gerakan Indonesia ASRI, Bersihkan Alun-alun Wonosobo



Wonosobo - Kodim 0707/Wonosobo bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Gerakan Nasional Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) dengan kegiatan pembersihan massal di Alun-alun Wonosobo.Acara bersih-bersih ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Wonosobo One Andang Wardoyo. (13/2/2026)

Dalam sambutannya, Andang menekankan bahwa menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat."Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Gerakan ini merupakan tindak lanjut instruksi pimpinan daerah untuk memulai dari titik terdekat dan paling kasat mata," ujar Andang Wardoyo.

Ia menjelaskan pendekatan bertahap dalam program ini. "Diawali dari area dekat dulu, yang di depan mata sudah kelihatan bersih, baru kita ke yang lain, pasar kemudian ke sungai dan sebagainya," jelasnya. Sekda juga menyebut bahwa sebelumnya, personel TNI dari Kodim 0707/Wonosobo telah lebih dulu melakukan pembersihan di jalur sungai wilayah Kauman hingga depan Makodim. Kegiatan bersama ini diharapkan menjadi pemantik kepedulian publik terhadap kebersihan lingkungan.

"ASN turun, TNI turun, masyarakat turun. Harapannya masyarakat ikut peduli, paling tidak punya rasa malu untuk membuang sampah sembarangan," tegas Andang. Meski secara umum kebersihan wilayah kota Wonosobo dinilai cukup terjaga, Pemkab mengakui persoalan sampah di aliran sungai masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu penanganan serius.

Di tempat terpisah, Dandim 0707/Wonosobo Letkol Inf Yoyok Suyitno, S.Sos., menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah daerah. "Apa yang diprogramkan oleh Pemerintah pasti akan didukung. Apalagi ini kegiatan yang menyangkut fasilitas umum," katanya.

Letkol Inf Yoyok Suyitno menambahkan bahwa Kodim telah bergerak secara masif dengan memerintahkan seluruh Koramil untuk turut serta dalam aksi pembersihan bersama instansi lain. "Dengan harapan hasil bisa lebih maksimal, sekaligus mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan di mana pun berada," pungkas Dandim.

Gerakan Indonesia ASRI ini merupakan program nasional yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah melalui sinergi lintas sektor, termasuk penanganan sampah terpadu dan penataan ruang publik. Di Wonosobo, kolaborasi TNI, Pemda, dan masyarakat diharapkan menjadi contoh nyata implementasi gerakan tersebut di tingkat lokal.

(Yudhi)
Pendim0707

Kamis, 12 Februari 2026

Lapas Pasir Pangarayan Raih Nilai ‘Sangat Baik’ dalam Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik 2025 dari Ombudsman RI Perwakilan Riau


Pekanbaru - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan meraih nilai "Sangat Baik" dalam Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau pada Jumat (13/2/2026).



Kegiatan penyampaian hasil penilaian dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau dan diikuti oleh lima Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Riau yang menjadi objek penilaian tahun 2025. Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, mengikuti kegiatan secara langsung di Kantor Wilayah, sementara jajaran pegawai mengikuti secara virtual melalui Zoom Meeting di Aula Lapas Pasir Pangarayan.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik guna mendorong peningkatan kualitas layanan serta pencegahan maladministrasi di lingkungan Pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar seluruh jajaran terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Kami berharap seluruh jajaran mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik. UPT yang ditunjuk harus bisa menjadi role model dalam tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, dan bebas dari maladministrasi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Riau, Bambang Pratama, menyampaikan bahwa selain melakukan penilaian dan pengawasan, Ombudsman juga membuka ruang konsultasi dan koordinasi bagi satuan kerja dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menanggapi capaian tersebut, Kepala Lapas Kelas IIB Pasir Pangarayan, Efendi Parlindungan Purba, menyampaikan bahwa capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas layanan.

"Nilai 'Sangat Baik' ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel," ungkapnya.

Melalui capaian ini, Lapas Pasir Pangarayan berkomitmen untuk terus mengimplementasikan nilai Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel (PRIMA) dalam pelaksanaan tugas guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas.

Jelang Ramadan 1447 H, Kapolresta Cirebon dan Forkopimda Sidak Dua Pasar, Pastikan Harga Sembako Stabil dan Stok Aman






CIREBON – Menjelang datangnya Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Kapolresta Cirebon Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Cirebon melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) harga dan ketersediaan bahan pokok di dua pasar tradisional, yakni Pasar Sumber dan Pasar Pasalaran, Kabupaten Cirebon. Jumat (13/2/2026).

Kegiatan dihadiri Bupati Cirebon Imron, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, unsur TNI, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, jajaran pejabat utama Polresta Cirebon, para Kapolsek, kepala pasar, serta awak media.

Rombongan pertama menyambangi Pasar Sumber di Jalan R. Dewi Sartika, Kecamatan Sumber. Kapolresta Cirebon bersama Forkopimda menyusuri lorong-lorong pasar, menyapa pedagang sekaligus menanyakan harga dan ketersediaan barang secara langsung.

Di lapak beras, Kapolresta tampak mengambil sampel beras dari dalam karung untuk memastikan kualitasnya. Ia juga berdiskusi mengenai perbedaan harga beras premium dan medium, serta kestabilan distribusinya menjelang Ramadan.

Berdasarkan hasil pengecekan di Pasar Sumber, harga beras premium berada di kisaran Rp15.000–Rp15.500 per kilogram dan beras medium Rp13.000–Rp13.500 per kilogram, keduanya terpantau stabil. Harga gula pasir berada di kisaran Rp17.500–Rp18.000 per kilogram, minyak goreng curah Rp19.000–Rp19.500 per liter, serta daging sapi Rp130.000–Rp140.000 per kilogram.

Namun demikian, terdapat sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga. Cabai rawit merah menjadi yang tertinggi dengan harga Rp98.000–Rp100.000 per kilogram. Telur ayam negeri naik menjadi Rp30.500–Rp31.000 per kilogram. Bawang putih dan bawang kating juga tercatat mengalami kenaikan, begitu pula kentang yang mencapai Rp16.000 per kilogram.

Sementara itu, daging ayam ras justru mengalami penurunan harga menjadi Rp38.000–Rp39.000 per kilogram.

Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa kenaikan harga menjelang Ramadan merupakan pola tahunan yang kerap terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat. Meski demikian, pihaknya memastikan bahwa lonjakan tersebut masih dalam batas wajar.

"Kami turun langsung untuk memastikan stok tersedia dan harga masih terkendali. Kami juga memonitor dari hulu ke hilir, mulai dari supplier, petani, peternak hingga pedagang. Tujuannya agar masyarakat tidak terbebani kenaikan yang terlalu tinggi," ujar Kombes Pol. Imara Utama, S.H., S.I.K., M.H.,.

Ia menegaskan, Polresta Cirebon bersama Forkopimda akan terus melakukan pemantauan secara berkala selama Ramadan hingga menjelang Idulfitri.

Setelah dari Pasar Sumber, rombongan melanjutkan pengecekan ke Pasar Pasalaran di Kecamatan Weru. Di lokasi ini, harga bahan pokok secara umum juga terpantau relatif stabil.

Beras premium dijual seharga Rp14.900 per kilogram, beras medium Rp13.000 per kilogram, cabai rawit merah Rp90.000 per kilogram, daging sapi Rp140.000 per kilogram, serta telur ayam negeri Rp31.000 per kilogram. Beberapa komoditas seperti kol mengalami kenaikan sekitar Rp1.000, sedangkan mayoritas bahan pokok lainnya masih dalam kondisi tetap.

Kapolresta Cirebon juga berdialog dengan pedagang sayur mayur dan komoditas lainnya untuk memastikan tidak ada kendala distribusi yang berpotensi mengganggu stabilitas harga.

Selain memantau harga di tingkat pasar, Polresta Cirebon melalui Satreskrim turut melakukan pengawasan terhadap jalur distribusi guna mengantisipasi praktik penimbunan dan permainan harga oleh oknum tertentu.

"Kami sudah menyiapkan langkah antisipasi. Jika ditemukan adanya penimbunan atau permainan harga yang merugikan masyarakat, tentu akan kami tindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.

Ia juga mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan di luar kewajaran.

"Kami harapkan para pedagang tetap menjaga stabilitas harga dan menyesuaikan dengan harga dari supplier. Jangan sampai ada kenaikan yang tidak rasional," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolresta Cirebon juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan panic buying dan tetap berbelanja sesuai kebutuhan. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila menemukan dugaan penimbunan atau gangguan kamtibmas melalui Layanan Hotline 110.

Kegiatan sidak berjalan dengan tertib, aman dan kondusif. Monitoring serupa akan terus dilakukan di sejumlah pasar lainnya di wilayah hukum Polresta Cirebon guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman serta harga terkendali sepanjang Ramadan 1447 H hingga Idulfitri.

Sinergitas Babinsa Koramil 04/Jebres Dan Bhabinkamtibmas Gelar Patroli Keamanan Dan Sambang Warga

Surakarta - Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban diwilayah dan sebagai perwujudan kekompakan dan kebersamaan (Sinergitas) TNI dan Polri dalam mengemban tugas diwilayah. Babinsa Kelurahan Jebres Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta Serka Taufik Mukhlis dan Aiptu Yeni Prasetyo, SH, Bhabinkamtibmas Kelurahan Jebres, melaksanakan kegiatan Patroli dan sambang warga di Pasar Mebel Kota Surakarta Jl. Mojo, Rw. 22 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta, Jum'at (13/02/2026).

Babinsa Jebres Serka Taufik Mukhlis menyampaikan, "Kegiatan Patroli kali ini selain untuk menjalin sinergitas antara TNI-Polri, juga sebagai langkah pencegahan terhadap ganguan Keamanan terutama diwilayah binaan. 

"Dengan kegiatan Patroli bersama ini di harapkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat hadir di tengah tengah masyarakat menunjukkan bahwa TNI dan Polri Kompak dalam menjaga dan melayani masyarakat, sehingga rasa nyaman dan aman dapat dirasakan oleh masyarakat"ujarnya.

"Kendati demikian kepada seluruh elemen masyarakat kami menghimbau agar tetap saling membantu dan menjaga wilayah sekitar tempat tinggal supaya tetap aman dan nyaman". pungkasnya.

Penulis : Arda 72

Ketua Dan Pengurus Ormas Jabar Bergerak Kabupaten Indramayu Resmi Dikukuhkan







Indramayu,  Sergaptarget Organisasi Masyarakat (Ormas) Jabar Bergerak lahir dari kepedulian terhadap sesama untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Didirikan pada 2019, organisasi ini bergerak di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kebudayaan.

Di bawah kepemimpinan Ketua Umum Atalia Praratia, Jabar Bergerak terus tumbuh dan aktif di berbagai wilayah di Jawa Barat.

Untuk mengokohkan persaudaraan sosial, Ketua Umum Jabar Bergerak Atalia Praratia mengukuhkan dan melantik Ketua serta Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Jabar Bergerak Kabupaten Indramayu, Kamis 12 Februari 2026, di salah satu hotel Indramayu.

DPC Jabar Bergerak Indramayu dinahkodai Ridha Triana, seorang aktivis perempuan yang juga istri anggota DPR RI, Daniel Mutaqien Syafiuddin.

Dalam sambutannya di hadapan para pengurus dan kader, Atalia menegaskan pentingnya memperkuat solidaritas sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

"Jadi kita ini ormas sosial yang bergerak non-APBD dan pemerintah. Namun kita tetap peduli dan berbagi, sehingga kita tak takut berhenti bergerak hingga jantung tak berdetak," ujar Atalia saat konferensi pers.

Sementara itu, Ketua DPC Jabar Bergerak Indramayu, Ridha Triana, menyatakan pihaknya akan segera bergerak menyisir dan bersosialisasi ke tengah masyarakat guna meringankan beban warga, khususnya di bidang keagamaan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan.

"Dalam waktu dekat kami akan menyiapkan ambulans gratis untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Kami juga akan berkolaborasi untuk mendapatkan donatur agar dapat membantu merenovasi rumah tidak layak huni," ungkap Ridha kepada awak media.

Bermodal solidaritas dan kebersamaan, Jabar Bergerak berkomitmen terus melakukan gerakan perubahan sosial dengan berkolaborasi bersama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, mendorong kesetaraan sosial, serta meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan demi kemajuan Indonesia.

(Nana.  S)

Bupati Indramayu Lucky Hakim Lantik 138 Kuwu Terpilih Periode 2026-2034  



 




‎Indramayu,  Sergaptarget,  Pemerintah Kabupaten Indramayu melantik Kuwu terpilih hasil Pemilihan Kuwu Serentak Kabupaten Indramayu masa jabatan 2026–2034 dalam upacara pengambilan sumpah dan pelantikan yang digelar di Pendopo Kabupaten Indramayu, Kamis (12/2/26).
‎Sebanyak 138 Kuwu, resmi dilantik untuk masa jabatan delapan tahun. Prosesi pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Indramayu Lucky Hakim yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, penyematan tanda jabatan, serta penyerahan petikan Surat Keputusan.
‎Dalam sumpah jabatannya, para Kuwu berikrar untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, adil, serta setia mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, menegakkan Undang-Undang Dasar 1945, kehidupan demokrasi, dan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
‎Dalam sambutannya, Bupati Lucky Hakim mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia Pemilihan Kuwu Serentak Tahun 2025 di semua tingkatan yang telah bekerja keras sehingga seluruh tahapan, mulai dari pemilihan hingga pelantikan, dapat berjalan lancar, aman, dan sukses.
‎Bupati Lucky juga menyoroti keberhasilan pelaksanaan pemilihan Kuwu secara hybrid yang berlangsung kondusif tanpa permasalahan berarti. Menurutnya, pelantikan 138 Kuwu merupakan simbol amanah besar untuk melayani masyarakat secara langsung, dengan tantangan yang semakin kompleks, termasuk menyeimbangkan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
‎"Pentingnya sinergi antara Kuwu dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat, khususnya dalam mendukung Asta Cita pembangunan, terutama pembangunan desa sebagai basis pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Diharapkan, para Kuwu berpikir terbuka, inovatif, dan fokus pada upaya nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya. 
‎Selain itu, Bupati Lucky juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi desa agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi di Kabupaten Indramayu.
‎Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lucky turut menyampaikan duka cita atas wafatnya Kuwu Sukasari, Kecamatan Arahan, Tarsitem, pada 2 Januari 2026 sebelum pelantikan dilaksanakan, dan mengundang keluarga almarhumah secara langsung untuk berbelasungkawa. 
‎Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh Kuwu untuk bersama-sama membangun Kabupaten Indramayu yang lebih religius, berorientasi pada ekonomi kerakyatan, ramah lingkungan, aman, nyaman, serta menjunjung tinggi nilai gotong royong. Bupati juga membuka ruang komunikasi dan diskusi antara Kuwu dengan Bupati dan Wakil Bupati demi kemajuan desa dan daerah.
‎Rangkaian kegiatan pelantikan ditutup dengan penyerahan penghargaan Lomba Desa Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025, dengan Desa Krasak Kecamatan Jatibarang sebagai juara I, Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis sebagai juara II dan Desa Mundakjaya Kecamatan Cikedung sebagai juara III. 
‎Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Bupati Indramayu Syaefudin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat Ade Afriandi, unsur Forkopimda Indramayu, Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua TP PKK Kabupaten Indramayu, Plt. Kepala DPMD Kabupaten Indramayu, serta para camat se-Kabupaten Indramayu.
‎(Nana.  S)

M Hasby Assodiqi anggota DPR Provinsi Riau Davil Rokan Hulu ,Serap Aspirasi Warga saat Reses di Desa Sei Kuning


Rohul – Anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi NasDem Komisi II, M Hasby Assodiqi, S.Sos menggelar kegiatan reses di Desa Sei Kuning KM 8, Kabupaten Rokan Hulu, Kamis (12/2/2026).



 Reses Kegiatan yang berlangsung ini bertujuan menyerap aspirasi dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat.


Kepala Desa Sei Kuning Abdul Holik dalam sambutan mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Provinsi Riau tersebut.

Kami sangat bangga atas kedatangan anggota DPRD Provinsi Riau Komisi II, abangda M Hasby Assodiqi, S.Sos yang telah hadir dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat Desa Sei Kuning," ujar Abdul Holik.

Dalam kesempatan itu, M Hasby Assodiqi juga menyampaikan sambutan sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat yang hadir.


Dan memberikan kesempatan sesi tanya jawab dan berdialog untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Sei Kuning yang tetap semangat hadir mengikuti agenda reses

 ini merupakan reses pertama tetapi tetapi kedepannya kita akan hadir lagi melakukan reses selanjut nya dan akan berlangsung terus ,"ungkap Hasby.


Masyarakat dari Dusun I hingga Dusun III, khususnya kaum ibu, tampak antusias mengikuti kegiatan tersebut. Sejumlah aspirasi dan permintaan warga disampaikan langsung, dan beberapa di antaranya mendapat respon serta tindak lanjut dari anggota dewan.

Dan semua aspirasi mendapat respon bahkan ada dari beberapa aspirasi  langsung di bayar tunai, seperti bola ,net, jaring,
Sedangkan aspirasi lain pengadaan parit dreanase 
Dan Pam akan segera di tindak lanjuti.


Salah seorang warga, Rina, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan. "Terima kasih kepada bapak M Hasby yang telah langsung membantu dan merealisasikan permintaan masyarakat Dusun I hingga Dusun III. Ini sangat membantu kami," ujarnya.


 Acara selanjut nya membagikan bingkisan sembako kepada warga sei kuning ,
Kegiatan reses diakhiri dengan sesi foto bersama antara masyarakat dan anggota DPRD Provinsi Riau daerah pemilihan kabupaten Rokan Hulu . dari Fraksi NasDem tersebut sebagai bentuk kebersamaan dan silaturahmi.

Menurut pantauan awak media sergap target dan media rakyat Nusantara acara ini berjalan dengan aman dan kondusif

***Hobbi Pargaulan ***

Forum Anak Kemenakan Luhak Tambusai Dukung Perjuangan Adat, Tolak Konflik


Rokan Hulu - Forum Anak Kemenakan Luhak Tambusai menyampaikan pernyataan sikap terkait kebijakan pemerintah dalam penertiban kawasan hutan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Forum, Irwansyah SM, pada Kamis (12/02/2026).



Dalam keterangannya, Irwansyah menegaskan bahwa Forum Anak Kemenakan Luhak Tambusai merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Terkait penertiban kawasan hutan, kami mendukung seluruh upaya Masyarakat Adat Luhak Tambusai, baik melalui kelompok, koperasi, organisasi maupun lembaga kemasyarakatan lainnya dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, sepanjang dilakukan secara baik, benar dan untuk kemaslahatan bersama," ujarnya.

Selain itu, forum secara tegas menolak segala bentuk upaya pembenturan sesama anak bangsa, khususnya sesama anak kemenakan Melayu se-Luhak Tambusai.

"Kami menolak segala bentuk adu domba yang dapat memecah belah persatuan. Jangan sampai sesama anak kemenakan saling berhadapan karena kepentingan tertentu," tegas Irwansyah.

Forum juga menyatakan kesiapan untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak guna mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat Melayu Luhak Tambusai.

Dalam pernyataan tersebut, Forum Anak Kemenakan Luhak Tambusai mengajak seluruh anak kemenakan untuk menjaga persatuan dan hubungan kekerabatan agar tidak mudah dipecah belah oleh kepentingan mana pun.

"Kami berharap semua pihak dapat mengedepankan musyawarah. Mari merangkul, bukan memukul, karena perjuangan ini untuk kepentingan kampung halaman," tutupnya.

Pernyataan tersebut diakhiri dengan penegasan semangat persatuan: "Takkan hilang Melayu di bumi."