Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI

JAKARTA, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM memberlakukan 

kebijakan Izin Tinggal Peralihan, yang juga dikenal sebagai Bridging Visa. Izin tinggal tersebut 

menjadi 'jembatan' antara izin tinggal sebelumnya untuk memperoleh izin tinggal baru.

Dengan begitu, warga negara asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan yang diajukan melalui 

evisa.imigrasi.go.id dimungkinkan untuk memperoleh Izin Tinggal Terbatas tanpa harus 

keluar wilayah Indonesia. Begitu juga pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap 

yang sudah tidak bisa lagi diperpanjang, dapat memperoleh Izin Tinggal baru tanpa harus 

keluar wilayah Indonesia" tutur Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.

Pelaksanaan Izin Tinggal Peralihan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 

(Permenkumham) Nomor 11 Tahun 2024 yang disahkan pada 1 April 2024. Masa berlaku Izin 

Tinggal Peralihan yakni 60 hari dan hanya berlaku secara onshore, yakni bagi WNA yang 

sudah berada di wilayah Indonesia.

 Izin tinggal ini tidak berlaku lagi apabila WNA keluar 

wilayah Indonesia.

Izin tinggal tersebut dapat digunakan oleh WNA yang akan mengajukan alih status ke Izin 

Tinggal Terbatas. Warga negara asing pemegang Izin Tinggal Peralihan tidak dikenakan 

overstay jika permohonan Izin Tinggal Peralihannya disetujui setelah masa berlaku izin tinggal 

sebelumnya berakhir.

Warga negara asing yang ingin menggunakan Izin Tinggal Peralihan harus mengajukan 

permohonan melalui laman evisa.imigrasi.go.id dan melakukan pembayaran biaya 

keimigrasian paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa berlaku izin tinggal sebelumnya habis. 

Silmy menyebut, dengan Izin Tinggal Peralihan, WNA dapat menghemat waktu, tenaga dan 

biaya akomodasi yang seharusnya dikeluarkan apabila Orang Asing harus keluar dari wilayah 

Indonesia dalam rangka mengajukan permohonan dan menunggu persetujuan visa baru.

Pemberlakuan Izin Tinggal Peralihan merupakan upaya Direktorat Jenderal Imigrasi dalam 

menciptakan kepastian hukum bagi warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia 

serta kemudahan dalam pelayanan," pungkasnya.

(Yudhi)