Kepala Desa Surakarta Dituntut Mundur Oleh Ratusan Warga Surakarta Tapi Diduga Tak Punya Malu Karena Enaknya Jadi Ratu Didesanya (kuwu)

Cirebon, Sergap Target  Sejarah Kepimpinan kepala desa  Surakarta didemo  dan desanya  disegel pintu masuknya oleh Ratusan warga Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (30/5/2024). Kepada sejumlah media Tokoh masyarakat Hamdan Sanitio, mengadakan aksi protes terkait kasus penggelapan aset desa yang melibatkan perangkat Desa Surakarta. 

Dalam aksi tersebut, warga menuntut agar pihak kepolisian, khususnya unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mempercepat proses penyelidikan dan penanganan kasus ini. "Kami meminta pihak kepolisian, terutama Tipikor, agar segera mempercepat proses penyelidikan diduga penggelapan aset desa. Kasus ini sudah dilaporkan oleh perangkat desa terkait penggelapan aset berupa tanah bengkok," ujar Hamdan Sanitio. 

Ini bentuk keseriusan masyarakat mengawal proses pelaporan yang ada di Polresta Cirebon terkait tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Kuwu desa Surakarta ujar Bung Riko salah satu tokoh masyarakat yang ikut demo.

Pesannya Bung Riko ini adalah penyampaian aspirasi masyarakat murni tidak ada tumpangan sama sekali dr pihak lain artinya kita tetap menjaga kondusifitas lingkungan kita namun kta tetap kawal proses hukum yang sedang berjalan oleh pihak Tipikor semoga berjalan lancar dan sukses ujarnya lagi pada awak media.

Kembali ke Hamdan  warga juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Surakarta. "Kepala Desa Surakarta telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa tanpa melalui musyawarah desa. Ini jelas pelanggaran, dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam keputusan penting ini," ucapnya lagi pada awak media 

Aksi protes ini dipicu oleh kejadian pada minggu lalu, di mana BLT tahap pertama dibagikan tanpa musyawarah desa, dan baru sehari setelahnya diadakan musyawarah. "Ini jelas tidak sesuai prosedur. Masyarakat curiga ada motif tertentu di balik pembagian BLT tanpa musyawarah," ujar Hamdan pada awak media.

Hamdan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa sudah hilang. "Selama tiga tahun terakhir, tidak ada kebijakan yang pro-masyarakat, malah banyak pelanggaran yang terjadi. Masyarakat sudah geram dan menuntut agar Kepala Desa diturunkan dari jabatannya," tegasnya. 

Aksi protes ini menunjukkan betapa masyarakat sudah tidak percaya lagi pada kepemimpinan Kepala Desa dan menginginkan perubahan demi kepentingan bersama Alhamdulillah ujuk rasa ini berjalan lancar aman dan terkendali.

((BABIL))