Cegah Calon PMI Jadi Korban Perdagangan Orang, 146 Personel Imigrasi Kawal Desa Binaan

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kementerian Imipas) menetapkan 146

orang petugas imigrasi dari seluruh Indonesia sebagai Petugas Imigrasi Pembina Desa

(Pimpasa) dalam Apel Besar Pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa, Senin (04/11/2024).

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto yang memimpin apel tersebut

menyebutkan, implementasi Desa Binaan Imigrasi dan penetapan Pimpasa merupakan

pengejawantahan dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, terutama Asta Cita Ketujuh

yaitu "memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan".

"Petugas Imigrasi Pembina Desa adalah juga merupakan wujud pelaksanaan 13 program

akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kedelapan, yang menekankan pada

pencegahan TPPO dan TPPM. Masyarakat Indonesia berhak untuk berupaya sebaik-baiknya

dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka, termasuk memilih kesempatan bekerja di luar

negeri. Namun demikian, Pemerintah perlu melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi

risiko manipulasi dan penyelundupan manusia oleh oknum tak bertanggung jawab dalam

proses persiapan dan penyaluran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)," tutur Menteri Agus.

Program Pimpasa merupakan salah satu program skala nasional Kementerian Imipas bersama

pemerintah daerah dan perangkat desa di berbagai wilayah di Indonesia. Fokus dari Desa

Binaan Imigrasi adalah mempermudah akses informasi terkait Paspor RI dengan melibatkan

perangkat desa sebagai perpanjangan tangan kantor imigrasi. Selain itu, program ini

memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perdagangan orang

(TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM), khususnya melalui jalur

penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural. Hingga saat ini, terdapat total 125

Desa Binaan Imigrasi di seluruh Indonesia.

"Pimpasa juga akan mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh

dari masyarakat terkait isu keimigrasian. Jadi sifatnya sebagai early warning system terhadap

informasi keimigrasian," lanjutnya.

Mengacu pada pernyataan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI tanggal 27

Maret 2024, di tahun 2023 jumlah penempatan PMI tercatat sebanyak 274.965, naik 37% daritahun 2022 dan 176% dari tahun 2021. Sementara itu, data yang dihimpun oleh Badan Pusat

Statistik (BPS) dalam Laporan Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2023

menunjukkan bahwa pada 2022, sebanyak 99,8% PMI di sektor informal merupakan wanita.

Dari segi tingkat pendidikan, lebih dari 70% PMI merupakan lulusan Sekolah Menengah

Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Agus Andrianto menjelaskan, tingginya ketertarikan masyarakat Indonesia untuk mencari

peruntungan di luar negeri tidak dibarengi dengan literasi yang cukup. Hal ini membuka celah

bagi oknum tak bertanggung jawab melakukan manipulasi dan memberi iming-iming

kesejahteraan bekerja di luar negeri secara ilegal yang berujung petaka.

Oleh karena itu, jelasnya, melalui keberadaan Pimpasa pada Desa Binaan Imigrasi,

Kementerian Imipas secara berkelanjutan mengedukasi masyarakat, termasuk siswa sekolah

menengah, untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya saat mengajukan

permohonan paspor. Selain itu, mereka yang berniat bekerja di luar negeri wajib mendaftar

melalui instansi yang terverifikasi oleh BP2MI.

"Pekerja migran berkontribusi besar terhadap perekonomian bangsa, maka sepatutnya kita

arahkan dan lindungi dengan sebaik-baiknya. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

mendukung penuh pencegahan serta pemberantasan TPPO dan TPPM untuk menciptakan

keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik," pungkasnya

(Yudhi)