Diduga Oknum Bidan di Desa Kali Baru Buka Praktik Ilegal

KABUPATEN CIREBON -  Duh Oknum Bidan R di Desa Kali Baru, Kecamatan Tengah Tani diduga buka praktik pengobatan ilegal.

Hal tersebut berdasarkan informasi warga setempat, dimana praktek mandiri dilakukan Bidan R yang juga pegawai Puskesmas Tengah Tani. Kamis (30/5/2024).

Disamping melanggar aturan, juga dapat membahayakan kesehatan manusia bahkan berpotensi dapat mengakibatkan hilangnya nyawa manusia jika pengobatan secara medis tidak didasarkan kompetensi, pengetahuan dan keterampilan maupun pendidikan serta legalitas.

Bidan R saat di konfirmasi mengatakan,ia mengakui membuka praktik untuk pertolongan pertama ke pada masyarakat, dirinya buka praktek sampai jam 3.

Ya sih kalau mengurus perizinan di dinas itu susah dan memenuhi standarnya sedangkan saya belum punya tempat sendiri dan ink masih numpang," jelasnya. 

Lanjutnya, dirinya memberanikan buka plang praktik atas saran Pak kuwu Kali Tengah buka aja biar orang pada tahu.

Ditempat lain, ketika awak media saat konfirmasi ke Kuwu Kali Baru lewat sambungan whatsapp tidak ada jawaban bahkan diduga Kuwu Kali Baru ikut bermain, tiba-tiba no whatsapp di blok. 

((BABIL))

Read More

IPTU Susanto Resmi Dilantik Jadi Kapolsek Kaliwiro

WONOSOBO, IPTU Susanto resmi menjadi Kapolsek Kaliwiro pada upacara pelantikan yang digelar di Mapolres Wonosobo, Rabu (29/5). Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Wonosobo, AKBP Donny Lumbantoruan di hadapan jajaran pejabat utama Polres.

Dalam sambutannya, AKBP Donny Lumbantoruan menyampaikan ucapan selamat kepada IPTU Susanto atas jabatan barunya sebagai Kapolsek Kaliwiro. 

"Saya mengucapkan selamat kepada IPTU Susanto yang telah dipercaya untuk memimpin Polsek Kaliwiro. Saya yakin, dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, IPTU Susanto akan mampu membawa perubahan positif dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut, Kapolres juga mengajak seluruh peserta upacara untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, terutama menjelang pentahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. 

"Petakan sejak dini kerawanan yang mungkin terjadi, jalin kerjasama dan rangkul seluruh stakeholder terkait, wujudkan komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kepolisian." tambahnya

Sebelum mengakhiri amanatnya, AKBP Donny Lumbantoruan menegaskan bahwa dengan dilantiknya IPTU Susanto sebagai Kapolsek Kaliwiro, diharapkan wilayah tersebut dapat semakin aman dan kondusif, serta pelayanan kepada masyarakat dapat semakin optimal.

(Yudhi)

Read More

Berani Berinovasi dengan Semangat Memperbaiki, Pesan Dirjen Imigrasi dalam Rakor Perwakilan Imigrasi

LOS ANGELES – Guna mendorong dan memperkuat koordinasi dan kerja sama pelaksana

tugas dan fungsi keimigrasian pada perwakilan RI, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi

menggelar rapat koordinasi yang diselenggarakan di Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Acara yang berlangsung pada 27-31 Mei 2024 itu mengusung tema "Optimalisasi Peran Dan

Fungsi Atase Imigrasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Melalui Strategi

Transformasi Digital

 Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM RI - Yasonna H.

Laolany; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) -

Abdullah Azwar Anas; Anggota Dewan Pertimbangan Presiden - Djan Faridz; Direktur Jenderal

Imigrasi - Silmy Karim; serta Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri -

Andy Rachmiante.

Rapat koordinasi ini menjadi wadah bagi Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Luar

Negeri untuk bersinergi dalam isu keimigrasian, isu kekonsuleran serta isu perlindungan WNI di

luar negeri. Tiga isu vital dalam pemberian pelayanan publik, khususnya untuk memudahkan

WNI di luar negeri mengakses pelayanan dan perlindungan yang mudah, cepat, dan aman

melalui transformasi digital.

Optimalisasi layanan publik di perwakilan RI dilakukan tanpa mengabaikan prinsip

kehati-hatian, khususnya dalam pemberian paspor.

Jadi [untuk penerbitan paspor di luar negeri] selain persyaratan formil, disyaratkan juga

memiliki izin tinggal. Hal ini untuk mencegah agar WNI tidak tinggal di luar negeri secara ilegal,"

jelas Silmy.

Silmy juga menekankan jajaran Imigrasi untuk berani dalam memulai inovasi. "Kita memiliki

semangat memperbaiki, karena tidak mungkin menunggu sempurna. Dan saat ini (imigrasi)

sudah semakin baik. Mulai saja dulu dan terus lakukan perbaikan," ujar Silmy disambut tepuk

tangan hadirin.

Salah satu inovasi unggulan yang saat ini dimiliki imigrasi adalah platform evisa.imigrasi.go.id

yang menawarkan seamless experience bagi WNA untuk mengajukan visa Indonesia.Pengajuan visa bisa dilakukan di mana saja, didukung kemudahan pembayaran visa

menggunakan credit card. Sebelumnya, pembayaran visa dilakukan secara manual melalui

agen/penjamin.

Layanan imigrasi melalui online ini menjadi layanan pemerintah pertama yang dapat

menggunakan credit card. Tercatat sebanyak 1.346.893 transaksi telah dibukukan sejak aturan

mengenai pembayaran online dengan kartu diberlakukan Januari 2023 lalu.

[Platform] e-visa Ini sejalan dengan program SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Sangat convenient dan bisa dilakukan di mana saja," jelas Silmy Karim.

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menyampaikan usulan rencana penambahan

sebanyak enam atase imigrasi di luar negeri.

 Penambahan diprioritaskan pada negara dengan

jumlah perlintasan WNI terbanyak, baik untuk tujuan menetap ataupun kunjungan singkat.

Kamboja menjadi salah satu negara yang dinilai mendesak untuk segera memiliki atase dan

staf teknis imigrasi. Selain masih termasuk ke dalam wilayah ASEAN, diketahui setidaknya

hampir 120.000 WNI yang tinggal dan bekerja di Kamboja.

Senada dengan Silmy Karim, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly,

memberikan dukungan kepada Ditjen Imigrasi untuk berani berinovasi dalam pemanfaatan

teknologi digital.

 Perbaikan harus dilakukan terus menerus, tapi kalau tidak mulai maka kita

tidak tahu di mana harus memperbaiki. Kita harus memiliki keberanian untuk memulai

terobosan," ujar Yasonna.

Inovasi dan terobosan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi memperoleh apresiasi dari MenPAN

dan RB, Abdullah Azwar Anas. Azwar memberikan dukungan dan dorongan kepada Ditjen

Imigrasi agar digitalisasi dalam pelayanan publik tidak hanya terbatas pada aplikasi, melainkan

juga leadership.

(Yudhi)

Read More

Kepala Desa Surakarta Dituntut Mundur Oleh Ratusan Warga Surakarta Tapi Diduga Tak Punya Malu Karena Enaknya Jadi Ratu Didesanya (kuwu)

Cirebon, Sergap Target  Sejarah Kepimpinan kepala desa  Surakarta didemo  dan desanya  disegel pintu masuknya oleh Ratusan warga Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, pada Kamis (30/5/2024). Kepada sejumlah media Tokoh masyarakat Hamdan Sanitio, mengadakan aksi protes terkait kasus penggelapan aset desa yang melibatkan perangkat Desa Surakarta. 

Dalam aksi tersebut, warga menuntut agar pihak kepolisian, khususnya unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), mempercepat proses penyelidikan dan penanganan kasus ini. "Kami meminta pihak kepolisian, terutama Tipikor, agar segera mempercepat proses penyelidikan diduga penggelapan aset desa. Kasus ini sudah dilaporkan oleh perangkat desa terkait penggelapan aset berupa tanah bengkok," ujar Hamdan Sanitio. 

Ini bentuk keseriusan masyarakat mengawal proses pelaporan yang ada di Polresta Cirebon terkait tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh Kuwu desa Surakarta ujar Bung Riko salah satu tokoh masyarakat yang ikut demo.

Pesannya Bung Riko ini adalah penyampaian aspirasi masyarakat murni tidak ada tumpangan sama sekali dr pihak lain artinya kita tetap menjaga kondusifitas lingkungan kita namun kta tetap kawal proses hukum yang sedang berjalan oleh pihak Tipikor semoga berjalan lancar dan sukses ujarnya lagi pada awak media.

Kembali ke Hamdan  warga juga menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengambil tindakan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Surakarta. "Kepala Desa Surakarta telah membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa tanpa melalui musyawarah desa. Ini jelas pelanggaran, dan masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam keputusan penting ini," ucapnya lagi pada awak media 

Aksi protes ini dipicu oleh kejadian pada minggu lalu, di mana BLT tahap pertama dibagikan tanpa musyawarah desa, dan baru sehari setelahnya diadakan musyawarah. "Ini jelas tidak sesuai prosedur. Masyarakat curiga ada motif tertentu di balik pembagian BLT tanpa musyawarah," ujar Hamdan pada awak media.

Hamdan menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Kepala Desa sudah hilang. "Selama tiga tahun terakhir, tidak ada kebijakan yang pro-masyarakat, malah banyak pelanggaran yang terjadi. Masyarakat sudah geram dan menuntut agar Kepala Desa diturunkan dari jabatannya," tegasnya. 

Aksi protes ini menunjukkan betapa masyarakat sudah tidak percaya lagi pada kepemimpinan Kepala Desa dan menginginkan perubahan demi kepentingan bersama Alhamdulillah ujuk rasa ini berjalan lancar aman dan terkendali.

((BABIL))

Read More

Relawan RADAR Deklarasikan Mas Dar dan Gus Yusuf Menjadi Paslon Pilkada Jateng 2024

SOLO - Relawan pendukung Sudaryono yang tergabung dalam relawan Radar atau 'Rakyate Mas Sudaryono', mnggelar deklarasi dukungan Mas Dar maju Pilkada Jateng. Mereka juga memasangkan Ketua Partai Gerinra Jateng ini dengan Muhammad Yusuf Chudlori atau disapa Gus Yusuf, yang politisi PKB.

Usulan Paslon Gubernur Jateng tersebut dideklarasikan perdana di kota Solo, di Posko Pemenangan Mas Dar di Manahan Solo, Rabu 29 Mei 2024.

Hendrawan Ketum Relawan Radar mengatakan mantap membentuk Relawan Radar yang sebelumnya merupakan relawan pemenangan Prabowo pada Pilpres kemarin.

"Kami lanjutkan perjuangan kami, setelah ikut memenangkan Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin, kini kita lanjutkan memenangkan Mas Dar dalam Pilgub Jateng." Ungkap Hendrawan, usai deklarasi.

Untuk perdana, deklarasi digelar di kota Solo, dengan diikuti 100 an relawan dari Solo Raya. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan deklarasi di 35 kabupaten kota se Jawa Tengah.

"Kami mendukung Mas Dar yang secara tegak lurus merupakan representatif presiden Prabowo Subianto. Jadi program pun bisa berkelanjutan," imbuhnya.

Tentang harapannya pada pasangan Mas Dar dengan Gus Yusuf, Radar menilai merupakan pasangan yang pas dan tepat. Selain keduanya merupakan politisi handal dari partai besar yakni Partai Gerindra dan PKB, keduanya juga mumpuni dalam bidangnya.

"Mas Dar politisi muda nasionalis, ketua berbagai organisasi dengan pengalaman yang tidak diragukan, energik dan visioner. Sedangkan Gus Yusuf merupakan tokoh agama yang cukup disegani di Jawa Tengah. Kami yakin ini pasangan yang pas dan tepat," ungkap Hendrawan.

Ketua Radar Solo, Suharto SH, mengaku optimis pasangan Mas Dar dan Gus Yusuf menjadi Paslon Gubernur Jateng yang pas dan tepat.

"Bila paslon Mas Dar dan Gus Yusuf maju dalam Pilgub Jateng, maka pemilu selesai. Elektabilitas keduanya semakin hari semakin meningkat kami optimis Paslon ini menang. Untuk target menang di kota Solo bisa mencapai angka 65 persen," ungkap Suharto.

Hadir dalam deklarasi Radar di Solo, Don Muzakir, mewakili Tim Pemenangan Mas Dar, mengapresiasi pembentukan Radar ikut memenangkan Mas Dar.

"Selain kekuatan partai, para relawan juga memegang kunci pemenangan Mas Dar dalam Pilkada nanti, kami sangat mengapresiasi dukungan para relawan untuk Mas Dar." Ungkap Don Muzakir.

Disebut Don Muzakir, meski belum resmi mendaftar namun dukungan Mas Dar terus mengalir dari berbagai kalangan dari partai maupun non partai masyarakat umum. Hal tersebut membuktikan sosok Mas Dar cukup diperhitungkan dalam memimpin Jateng..

(Yudhi)

Read More

Kembali Raih Digital Government Award. Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE

Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih Digital Government Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit tahun 2024. Kemenkumham menjadi yang terbaik dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk kategori Kementerian.

Penghargaan ini diterima Kemenkumham atas penerapan SPBE di Kemenkumham selama tahun 2023. Penghargaan tersebut diumumkan pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/05/2024).

Ini menjadi kali kedua Kemenkumham mendapatkan penghargaan penerapan SPBE, setelah sebelumnya menerima penghargaan serupa pada SPBE Summit 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, mengatakan Kemenkumham telah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan yang ada.

Ia menjelaskan, saat ini telah tersedia beragam pelayanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.

"Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi bisa dimanfaatkan di mana saja masyarakat berada. Cukup dengan handphone dan akses internet," ucap Andap.

Andap menjelaskan, setidaknya terdapat delapan aspek SPBE yang terus ditingkatkan oleh Kemenkumham, yaitu kualitas kebijakan internal, perencanaan strategis, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK,  layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik.

Dari tahun ke tahun indeks SPBE Kemenkumham telah menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019, indeks SPBE Kemenkumham berada di titik 3,18 dari nilai maksimal 5. Selanjutnya, pada tahun 2021 mengalami peningkatan di nilai 3,68. Dan terbaru pada GDA 2024 Kemenkumham mendapatkan indeks 4,21 dengan predikat "Memuaskan". Kemenkumham bahkan mencatatkan nilai maksimum 5.00 poin pada aspek layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

"Teknologi digital terus berkembang. Karena itu Kemenkumham juga terus memperbaiki berbagai aspek pelayanan digital agar masyarakat semakin nyaman dan percaya terhadap pelayanan Kemenkumham," ucapnya.

Penyelenggaraan SPBE di Kemenkumham yang baik, lanjutnya, sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan, khususnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly, serta kolaborasi antar unit kerja. Andap berkomitmen mengawal SPBE Kemenkumham menjadi lebih berkualitas.

"Kesuksesan Kemenkumham meraih penghargaan DGA 2 (dua) tahun berturut-turut tidak lepas dari komitmen pimpinan, khususnya Menkumham, dan kolaborasi seluruh unit kerja untuk terus meningkatkan kepuasan layanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan SPBE sehingga layanan Kemenkumham menjadi lebih cepat, mudah diakses, dan lebih transparan," ungkap Andap.

Untuk diketahui, DGA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang telah menyelenggarakan SPBE. Pada tahun 2024, DGA diberikan kepada 65 (enam puluh lima) dari 621 (enam ratus dua puluh satu) IPPD.

(Yudhi)

Read More

Aster Kasdam IV/Dip Tinjau TMMD Reguler ke 120 Kodim 0707/Wonosobo

WONOSOBO,  Tim Wasev dari Aster Kasdam IV/Dip yang dipimpin Waaster Letkol Inf Rahmat meninjua lokasi TMMD Reguler ke 120. Kodim 0707/Wonosobo. Rombongan di sambut Dandim Letkol Inf Helmy beserta staf dan Danramil. (29/5/2024)

Dalam kunjungan ini Waaster sangat mengapresiasi terhadap keberhasilan pelaksanaan TMMD Reguler ini. Letkol Inf Rahmat berkata " Hari ini, kami mengunjungi pelaksanaan TMMD ke-120 Kodim 0707/Wonosobo di Desa Timbang untuk melihat dari dekat pelaksanaan kegiatan. Alhamdulillah program bisa berjalan dengan baik dan hasil sesuai apa yang telah ditargetkan. Mengingat program yang dilaksanakan mulai dari 0 %," kata Letkol Inf Rahmat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa tujuan yang lebih besar dari kegiatan TMMD adalah untuk membangun sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat guna mempermudah akses dalam menggerakkan roda perekonomian bagi warga setempat. Untuk itu dalam pengerjaannya harus baik sesuai standar sehingga mempunyai nilai manfaat yang lama.  

Waaster berharap,  sebelum penutupan nanti semua sasaran sudah bisa terselesaikan 100 % semua. Saat ini masih ada waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan tetap memperhatikan mutu dan faktor keamanan.

Dandim 0707/Wonosobo Letkol Inf Helmy melaporkan bahwa pada pelaksanaan TMMD Reguler ke 120 ini melaksanakan beberapa program mulai dari pengerasan jalan dengan rolak dan cor beton, pembangunan gorong-gorong, RTLH 4 unit, jembatan, senderan, pembangunan TPQ dan kegiatan non fisik.

"Sudah beberapa sasaran pembangunan yang saat ini sudah selesai pengerjaannya yaitu pengerasan jalan berupa cor beton, gorong-gorong, irigrasi, senderan 4 titik yang sudah selesai 3 titik. Sedangkan sasaran yang lain masih terus dikerjakan semaksimal mungkin dengan harapa bisa selesai semua pada waktu yang sudah ditentukan," kata Letkol Inf Helmy

Pendim0707

(Yudhi)

Read More

Polsek Kedokanbunder Berinovasi Atasi Keluhan Masyarakat Tentang Genangan Air di Jalan

Indramayu - Polsek Kedokanbunder jajaran Polres Indramayu Polda Jabar mengambil langkah inovatif untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait genangan air di Jalan Desa Kedokanbunder yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. 

Kapolres Indramayu, AKBP M. Fahri Siregar melalui Kapolsek Kedokanbunder, Ipda Tasim, S.IP., menjelaskan bahwa masalah genangan air tersebut telah direspon dengan serius.

"Kami merespon keluhan masyarakat Kedokanbunder tentang adanya genangan air di Jalan Desa Kedokanbunder yang tak kunjung surut, sehingga dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan terganggunya aktivitas masyarakat," kata Kapolsek Kedokanbunder, Ipda Tasim didampingi Kasi Humas Polres Indramayu, Iptu Junata, Rabu (29/5/2024)

Keluhan tersebut telah diselesaikan secara problem-solving oleh Bhabinkamtibmas Desa Kedokanbunder, Aipda Ismantoro, S.H. 

Untuk merealisasikan hasil problem-solving tersebut, Kapolsek Kedokanbunder melakukan inovasi dengan menguras saluran air yang tersumbat sehingga genangan air di jalan dapat segera surut.

"Kegiatan pengurasan saluran air tersebut melibatkan TNI, Satpol PP, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat," jelas Ipda Tasim.

Setelah saluran air dinormalisasi, tidak lagi terjadi genangan air di Jalan Desa Kedokanbunder. 

"Aktivitas masyarakat Kedokanbunder menjadi normal dan lancar setelah tidak ada lagi genangan air," terang Kapolsek 

Masyarakat Kedokanbunder, Roni mengapresiasi dan berterima kasih atas inovasi Polsek Kedokanbunder yang telah memberikan solusi efektif bagi masalah yang mereka hadapi. 

Kami sangat berterima kasih kepada Polsek Kedokanbunder atas upaya dan kerja kerasnya dalam menyelesaikan masalah genangan air ini. 

"Aktivitas kami kini kembali normal dan lebih lancar," ungkap Roni

Read More