Surakarta - Bertempat di halaman SMA N 2 Surakarta Kelurahan Gilingan Kecamatan Banjarsari Babinsa Kelurahan Gilingan Koramil 02/Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Serka Fajar H dan Serda Sandi H memberikan pelatihan materi Peraturan Baris - berbaris (PBB) kepada anggota OSIS yang baru, Jum'at (18/10/2024).
Serka Fajar menyampaikan bahwa kedisiplinan adalah modal pokok keberhasilan dalam melaksanakan tugas, tanpa kedisiplinan pekerjaan yang dilakukan hasilnya tidak akan bisa maksimal.
"Untuk memupuk rasa semangat kebersamaan, merupakan bagian dari semangat belajar yang harus menjadi contoh bagi siswa lainnya dalam penanaman disiplin itulah tujuan dilaksanakanya pelatihan PBB."ujarnya.
"Dalam kesempatan ini kami mengajarkan metode praktek langsung berupa gerakan dasar PBB di tempat dan gerakan berjalan untuk anggota OSIS yang baru , Gerakan dasar Peraturan Baris - berbaris (PBB) yang dilatihkan terdiri dari lencang kanan, hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, penghormatan dan sikap istirahat.dan gerakan berjalan meliputi jalan di tempat Langkah biasa dan langkah tegap."tegasnya.
Sementara itu Bapak Isnanto sebagai pembina OSIS menuturkan para Siswa Siswi dengan penuh rasa semangat mendapat pelatihan terlihat antusias dalam melaksanakan pelatihan PBB. Dengan adanya latihan yang diajarkan oleh Babinsa, Bapak Isnanto sebagai pembina OSIS berharap kedepannya OSIS SMA N 2 semakin kompak, disiplin, solid serta siap dalam menjalankan tugas sebagai anggota OSIS.
Surakarta - Babinsa Kelurahan Purwodiningratan Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta, Serda Indra melaksanakan Komunikasi Sosial dengan pedagang buah keliling yakni Sdr.Yahya bertempat di wilayah kelurahan Purwodiningratan kecamatan Jebres, Jumat (18/10/2024).
Dalam keterangannya, Serda Indra mengatakan, sebagai Babinsa sudah sepatutnya kita menyambangi dan melaksanakan Komsos dengan warga binaan.
"Dikesempatan ini, kita menghimbau Sdr. Yahya untuk selalu peduli terhadap kebersihan lingkungan selama berjualan dengan tidak membuang sampah sembarangan serta menjaga kualitas dagangannya, agar pembeli tidak kecewa."ujarnya.
"Selain itu, kita juga mengingatkan Sdr. Yahya untuk selalu berhati-hati saat berkeliling jualan, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, mengingat banyak kendaraan yang melintas di jalan."tukasnya.
Ketua Umum, Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Pers Daerah Seluruh Indonesia (DPP-PPDI), Feri Sibarani, S.H, M.H, CCDE., CLDSI, himbau seluruh anggota yang tergabung di bawah organisasi PPDI untuk mendukung, mengawal, monitoring seluruh program presiden dan wakil presiden RI Prabowo-Gibran, pasca dilantik 20 Oktober 2024 mendatang. 17/10/2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Feri Sibarani, hari ini usai melaksanakan koordinasi dengan pengurus DPD-PPDI Sumatera Utara di Kota Medan. Menurutnya, pasca bergabungnya PPDI dibawah FORMAS organisasi binaan Hashim Djojohadikusumo, DPP-PPDI akan bergerak cepat mengevaluasi seluruh jenjang kepengurusan PPDI di Indonesia.
"Sebagai organisasi Pers, PPDI sudah seharusnya terus menerus mengingatkan kepada seluruh insan Pers dan perusahaan Pers yang bergabung dibawah PPDI agar berkomitmen mendukung program pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Program presiden Prabowo-Gibran sangat relevan untuk membawa kondisi rakyat Indonesia ke arah perubahan yang lebih baik. Terutama program makan bergizi yang di nilai dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa depan. Pers, khusunya anggota PPDI diseluruh Indonesia saya minta turut berkontribusi mendukung, mengawal dan memonitoring pelaksanaan seluruh program tersebut di daerah masing-masing " Sebut Feri Sibarani.
Feri menambahkan, era pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, adalah suatu kesempatan emas bagi seluruh masyarakat untuk berkreasi, berinovasi, dan berkarya nyata untuk mendukung program pemerintah. Sebab, menurutnya, bagi Presiden Prabowo, semua anak bangsa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan dirinya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
"Menurut kami, Ini era yang benar-benar berbeda dari kepemimpinan presiden sebelumnya. Prabowo ini tidak suka melihat ketidakadilan, diskriminatif, ekslusif, apalagi masyarakat yang termarjinalkan, dan yang ekonomi lemah. Prabowo, jika dilihat dari visi dan misinya, benar-benar ingin semua masyarakat Indonesia hidup sejahtera dan memiliki hidup yang berkualitas" Sebutnya.
Ia pun menyinggung soal mirisnya permasalahan di Dunia Pers Indonesia, yang kerab di suarakan oleh insan Pers daerah di seluruh Indonesia. Mengenai adanya praktik diskriminatif dan ketidakadilan, bahkan perampasan hak asasi insan Pers oleh sejumlah kebijakan Dewan Pers, karena berdampak merugikan masyarakat Pers dalam kesempatan kerjasama iklan dan pariwara di seluruh pemerintahan.
"Kami yakin Prabowo-Gibran tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Dewan Pers yang selama ini melahirkan permasalahan sosial di kalangan wartawan dan perusahaan Pers di seluruh Indonesia. Masalah UKW dan terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers menjadi " Biang" permasalahan. Kami PPDI akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari seluruh organisasi Pers lainnya yang ada di Indonesia dan akan segera membawa permasalahan ini kepada Presiden Prabowo. Apapun alasannya, kebijakan tidak boleh mempersulit kemerdekaan insan Pers, termasuk dalam hal memperoleh kesempatan mendapatkan sumber ekonomi wartawan dan perusahaan Pers " Lanjutnya.
Menurutnya, PPDI akan mengusulkan kebijakan atau solusi yang relevan dan berkeadilan bagi seluruh insan Pers Indonesia. Tanpa mengabaikan profesionalisme wartawan dan perusahaan Pers dalam tugas-tugas jurnalistiknya.
"Kami di PPDI sedang menyiapkan langkah untuk meminta presiden Prabowo bersedia memberikan perhatian tentang adanya ke-tidak adilan dan diskriminasi di dunia Pers, akibat sejumlah kebijakan Dewan Pers, dalam hal memperoleh kesempatan ekonomi dengan dalil UKW dan terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers. Dan nantinya kami akan siapkan kajian dan materi berupa permasalahan yang terjadi akibat kebijakan Dewan Pers" Katanya
Menurutnya, perlu dilakukan bedah kasus terkait perumusan kebijakan di Dunia Pers Indonesia, khususnya dalam hal kesempatan memperoleh kerjasama iklan dan pariwara yang disediakan oleh pemerintah, guna mendukung dan mendorong kegiatan usaha bidang Pers. Karena menurut Feri Sibarani, pasca Reformasi Indonesia tahun 1998, lembaga Pers mengalami perubahan status yang signifikan, dari sekedar lembaga sosial, namun juga menjadi lembaga ekonomi, yang harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan berbadan hukum Indonesia.
"Kita harus ingat, dampak perubahan status lembaga Pers itu ber konsekwensi terhadap perlunya kebijakan Pemerintah untuk menjamin dan mendukung iklim kehidupan perusahaan sektor Pers di Indonesia. Pemerintah harus bertanggungjawab melindungi dan menjamin iklim yang sehat dalam dunia usaha bidang Pers. Selama ini yang terlihat adalah adanya "Mafia Pers" yaitu kelompok tertentu yang menikmati atau memonopoli kesempatan ekonomi dari sektor Pers dengan freming UKW dan terverifikasi perusahaan di Dewan Pers" Sebutnya.
Bahkan Feri menyebutkan kebijakan Dewan Pers tersebut sangat kejam, karena wartawan dan perusahaan Pers yang tidak UKW dan tidak terverifikasi perusahaan Pers di Dewan Pers tidak diberikan kesempatan sama sekali.
"Padahal Undang-Undang Pers tidak pernah mempersyaratkan hal itu semua. Justru UU Pers menyuarakan tentang keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan terjaminya kemerdekaan Pers, yang profesional dan mandiri, tanpa intervensi pihak manapun, termasuk Dewan Pers" Pungkasnya.
Polresta Cirebon menggelar Polri Peduli Cegah Stunting sekaligus melakukan patroli Operasi Zebra di berbagai titik strategis, Kamis (17/10/2024). Kegiatan tersebut dilaksanakan selain untuk membantu Pemda menekan angka stunting juga sekaligus dibarengi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berlalu lintas.
Kegiatan tersebut juga dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. dan didampingi para Pejabat Utama Polresta Cirebon dan Personel Polresta Cirebon. Dalam kegiatan tersebut, petugas membagikan bantuan kepada anak stunting dan juga disertai memberikan sosialisasi mengenai tata cara berkendara yang aman kepada masyarakat yang ditemui di sepanjang perjalanan.
Kapolresta Cirebon Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H. menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjalin kedekatan dengan masyarakat, membantu masyarakat, menekan angka stunting sekaligus juga mengedukasi tentang keselamatan berlalu lintas.
Dalam patroli Operasi Zebra, petugas melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan dan sosialisasi kepada pengendara. Mereka memberikan penjelasan mengenai aturan lalu lintas serta pentingnya penggunaan helm dan sabuk pengaman serta tidak melawan arus.
"Kami juga membagikan selebaran berisi informasi tentang bahaya pelanggaran lalu lintas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas," ujar Kombes Pol. Sumarni, S.I.K., S.H., M.H.
Ia mengatakan, bahwa kegiatan ini juga sebagai langkah yang baik untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Diharapkan, dengan kolaborasi antara pihak kepolisian dan masyarakat, keselamatan di jalan raya dapat terjaga dengan lebih baik.
"Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polres Kota Cirebon dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan disiplin berlalu lintas di Kabupaten Cirebon," pungkasnya.((BABIL))
Surakarta - Melaksanakan pembinaan komunikasi sosial (Komsos) menjalin keakraban Dengan Warga binaan merupakan tugas pokok Babinsa. Salah satunya dengan melakukan komunikasi sosial dalam menciptakan interaksi serta kekompakan antara Babinsa dan warga binaannya.
Seperti yang dilakukan oleh Babinsa Kepatihan Kulon Koramil 04/Jebres Kodim 0735/Surakarta Koptu Rudy dalam menjalin rasa keakraban serta kebersamaan dengan warga di wilayah Kelurahan Kepatihan Kulon Kecamatan Jebres, Kamis (17/10/2024).
Dalam kegiatan Komsosnya Koptu Rudy mengatakan, kegiatan ini untuk mencerminkan rasa kemanunggalan TNI khususnya Babinsa kepada masyarakat wilayah binaannya.
"Tujuan Komsos ini juga untuk mengetahui perkembangan situasi di wilayah binaan, dengan adanya interaksi komunikasi Babinsa dengan warga akan dapat mempererat hubungan TNI dengan Rakyat."ujarnya.
"Dengan Babinsa yang selalu memantau wilayah desa binaannya, maka Babinsa akan tahu permasalahan di desanya. Sehingga jika ada permasalahan dengan cepat dapat diatasi dan diselesaikan."imbuhnya.
"Kami juga berharap kepada warga masyarakat senantiasa saling menjaga dan peduli dengan situasi yang berkembang serta saling membantu satu sama lain."tukasnya.
Surakarta - Babinsa Kelurahan Ketelan Koramil 02 /Banjarsari Kodim 0735/Surakarta Serka Isdianto bersama Saberling melaksanakan kegiatan kerja bhakti bersih - bersih lingkungan di jln Gajah Mada kelurahan Ketelan Kecamatan Banjarsari, Senin (17/10/2024).
Serka Isdianto menegaskan kegiatan kerja bakti bersih -bersih lingkungan rutin dilaksanakan oleh Saberling dalam rangka. menciptakan Lingkungan yang bersih dan rapi di wilayah Kelurahan Ketelan ,menyisir di sepanjang Jalan Protokol dengan sasaran ranting yang menjolok kejalan ,rumput liar dan sampah yang tidak pada tempatnya.
"Kehadiran Babinsa di tengah -tengah kegiatan kerja bakti dapat menjadi motivasi dan semangat kepada Saberling dalam menjaga Lingkungan.guna mewujudkan lingkungan yang indah, nersih dan menjadi cermin di Masyarakat."ujarnya.
"Pada Kesempatan tersebut tak lupa kami menyampaikan kepada Tim Saberling untuk selalu menjaga kesehatan dan keamanan dalam bekerja."tutup Serka Isdianto .
Cirebon- Kegiatan pembangunan Toilet dan ruang ganti gor Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon, diduga abaikan keselamatan orang pekerja.
Dari pantaun awak Media tampak jelas para pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) dan tidak sesuai spek tak segan-segan para pekerja mengaduk hanya beralas kaki. kamis (17/10/24)
"Patut diduga dengan adanya pembangunan toilet dan ruang ganti gor meraup keuntungan yang lebih besar", karena pacunya diharga analisa satuan (ANSAT).
keprihatinan akan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang sebenarnya merupakan persyaratan esensial dalam proyek-proyek semacam ini sudah jelas Pelanggaran terhadap Dugaan pelanggaran UU K3 diterapkan pada pasal 86 ayat 1 dan 2 serta Pasal 87 ayat 1 dari UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 telah ditegaskan bahwa pentingnya implementasi K3 dalam lingkup pekerjaan, dan menjadi perhatian utama bagi pelaksana pekerjaan atau yang bertanggung jawab Kepala Desa (Kuwu).
Pembangunan toilet dan ruang ganti gor bersumber dari Dana Desa dengan biaya Rp. 196.785.000,_ yang volume 9x6 (54 meter kubik) lokasi di blok Kramat Rt.15 Rw.05, diduga kurang pengawasan dari H. Eno Sutrisno selaku Kuwu Desa Dukupuntang.
Kami pun minta keterangan kepada Ketua Satgasus Lembaga Swadaya Masyarakat Amanah Perjuangan Rakyat (LSM AMPAR) H. Babil terkait tidak menggunakan APD, Berdasarkan Pasal 86 ayat 1 dan 2 serta Pasal 87 ayat 1 dari UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 telah ditegaskan bahwa pentingnya implementasi K3 dalam lingkup pekerjaan dan menjadi perhatian utama bagi perusahaan yang terlibat, Ujarnya.
dikarenakan para pekerja proyek tidak menggunakan APD saat bekerja, sudah tentu proses pengawasan dari dinas terkait juga dipertanyakan.
"Jika pengawasan dari dinas terkait benar - benar dijalankan, maka dipastikan para pekerja proyek tersebut akan memakai APD saat bekerja," Imbuhnya.
Dirinya berharap kepada pihak Dinas Inspektorat Kabupaten Cirebon agar segera turun ke lokasi proyek tersebut.
"Selain itu dari pendamping Desa seharusnya memberikan teguran terhadap Kuwu, karena diduga lalai untuk mempersiapkan APD kepada para pekerjanya," Pungkasnya. (Revan, Agung taem)
Wonogiri - Meskipun dengan cuaca yang begitu terik, Komandan Kodim (Dandim) 0728/Wonogiri Letkol Inf Edi Ristriyono tak canggung berbaur bersama warga memasukan matrial kedalam mesin molen dan mangangkut adukan material dengan menggunakan angkong.
Dandim memastikan pekerjaan program tentara manunggal membangun desa (TMMD) sengkuyung Tahap IV tahun 2024 akan tepat waktu dan dengan hasil yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Letkol Inf Edi Ristriyono beserta rombongan saat meninjau perkembangan pengerjaan sasaran fisik pembangunan jalan penghubung antara dusun, drahinase dan gorong - gorong tepatnya di desa Kembang Kecamatan Jatipurno yang masuk dalam program TMMD sengkuyung Tahap IV tahun 2024, Rabu (16/11/2024).
Selain itu, kunjungan ke lokasi tersebut bertujuan untuk memastikan dan melihat langsung sejauh mana proses dan perkembangan pengerjaan kegiatan TMMD sengkuyung Tahap IV tahun 2024 tersebut.
Menurutnya, program TMMD akan memberikan kontribusi secara nyata yang terintegrasi serta merupakan wujud kerjasama TNI bersama instansi pemerintah dengan melibatkan komponen masyarakat untuk mengedukasi, mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dandim lebih lanjut mengatakan hingga saat ini, progres TMMD berjalan baik sesuai tahapannya, tanpa hambatan yang dapat mempengaruhi proses pengerjaan di lapangan. Ia juga sangat mengapresiasikan kerja keras tim satgas dan dukungan penuh masyarakat setempat.
"Kami berharap dan memastikan semua program kegiatan TMMD akan berjalan sesuai rencana, selesai tepat waktu dan berkualitas yang dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat," sebut Dandim.
"Selain bekerja, agar menjadikan momen ini sabagai sarana untuk membangun hubungan emosional antara TNI dan Masyarakat, sehingga kemanungalan TNI dengan Rakyat semakin kuat dalam menjaga persatuan dan kesatuan", ungkapnya.
